Recent Updates Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

  • Nurani 12:14 pm on May 27, 2011 Permalink | Reply  


    Make a new friend, there you will be many ideas from him/her.

     
  • Nurani 3:27 am on March 10, 2011 Permalink | Reply  

    OTONOMI DAERAH DAN LAJU PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BATANG 


    BAB I PENDAHULUAN

    Latar Belakang

    Otonomi daerah merupakan salah satu wujud upaya desentralisasi. Hal ini dikarenakan oleh bandul penyelenggaraan pemerintah disejumlah Negara, termasuk Indonesia cenderung bergerak kearah desentralisasi. Ini merupakan upaya mereformasi dan memodernisasi pemerintahnya. Secara teoritis, desentralisasi dipahami sebagai upaya penyerahan otoritas fungsi dari pemerintah nasional kepada pemerintah sub nasional atau lembaga independen. Ide dasar desentralisasi adalah pembagian kewenangan di bidang pengambilan keputusan pada organisasi ke tingkat yang lebih rendah. Di dalam undang – undang no. 5 tahun 1974 pasal 1 tentang pengertian desentralisasi disebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah atau Daerah di tingkat atasnya kepada Daerah menjadi urusan rumah tangganya.   Pemahaman ini diambil didasarkan pada asumsi bahwa organisasi pemerintah pada tingkat tersebut lebih mengetahui kebutuhan dan kondisi aktual dari masyarakat setempat serta tidak mungkin pemerintah di tingkat nasional mampu melayani dan mengurusi kepentingan dan urusan masyarakat yang demikian kompleks. Desentralisasi juga dianggap jawaban atas tuntutan demokrasi, maksudnya adalah bahwa dengan pelaksanaan desentralisasi berarti merupakan upaya untuk mewujudkan sebuah demokrasi. Desentralisasi merupakan kecenderungan dunia dewasa ini seiring dengan tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang menjadi ciri utama demokrasi.

    Merunut pada pemahaman desentralisasi, di dalamnya ada sebuah pembagian kewenangan di tingkat paling bawah. Untuk itulah pemerintah pusat memberikan sebuah kewenangan yang disebut otonomi daerah.  Di dalam Undang–undang no. 5 Tahun 1974 pasal 7 disebutkan bahwa dalam otonomi daerah berarti daerah tersebut berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Jadi otonomi tersebut merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawa. Sedangkan di dalam Undang – undang no. 22 tahun 1999 disebutkan bahwa otonomi adalah kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasar aspirasi masyrakat dalam ikatan NKRI.

    Dengan adanya kenyataan ini di lapangan Penulis ingin mengupas tentang Pengaruh Desentralisasi dan Otonomi Daerah terhadap Laju Pembangunan di Kabupaten Batang.

    Permasalahan

    Permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu Apakah ada pengaruh antara desentralisasi dan otonomi daerah terhadap laju pembangunan di Kabupaten Batang?

    Tujuan Penulisan

    Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui pengaruh desentralisasi dan otonomi daerah dengan laju pembangunan di Kabupatem Batang.

    BAB II PEMBAHASAN

    Desentralisasi

    Pengertian Desentralisasi

    Menurut Undang – Undang No. 22 tahun 1999, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan Pemerintah kepada Daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indoneasia.

    Alasan – alasan Desentralisasi

    Pembuatan suatu kebijakan, tentunya mempunyai arah tertentu yang dapat dijadikan sebab. Ada berbagai alasan dikemukakan para ahli mengenai pentingnya desentralisasi.

    a.  Desentralisasi diharapkan meningkatkan responsiveness pemerintah kepada masyarakat.

    b.  Desentralisasi akan meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat.

    c.  Desentralisasi memberi peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi di bidang politik.

    d.  Desentralisasi memberi kesempatan kepada pemerintah dan masyarakat untuk terlibat aktif dalam aktivitas     pelayanan kepada masyarakat di tingkat daerah.

    Dengan alasan – alasan tersebut di atas, berarti menunjukkan adanya usaha pemerintah untuk menggali potensi – potensi di daerah agar dapat berkembang menjadi suatu daerah yang maju. Kerja sama yang efektif antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya menunjukkan adanya perubahan yang cukup pesat. Terbukti di beberapa daerah menyambut kebijakan desentralisasi dengan suka cita dan mampu menunjukkan adanya peningkatan ke arah pembangunan baik secara mental, spiritual, maupun secara fisik.

    Konsep Desentralisasi

    Konsep desentralisasi dapat dipandang dari berbagai sudut menurut kebutuhan. Akan tetapi yang terjadi adalah perbaikan disegala bidang meskipun konsep desentralisasi sendiri, secara garis besar adalah transfer wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Alasan yang mendasari adanya transfer wewenang ini adalah adanya teritorial dan funsional. Landasan teritorial merupakan bentuk transfer wewenang dari pemberi wewenang dengan penerima wewenang dalam tingkatan yang lebih rendah dalam wilayah hierarkies yang secara geografis lebih dekat antara pemberi layanan dengan yang dilayani. Sedangkan landasan funsional mempunyai makna adanya transfer kewenangan kepada agen yang secara fungsional terspesialisasi. Ada tiga tipe transfer kewenangan yaitu:

    a.  Devolusi Politik atau desentralisasi kepada pemerintah lokal.

    b.  Dekonsentrasi atau desentralisasi administratif.

    c.  Privatisasi atau pemberian kewenangan kepada agen swasta.

    Konsep desentralisasi memberikan keuntungan yang besar kepada pemerintah di tingkat lokal. Keuntungan – keuntungan tersebut dirinci oleh Turner dan Hulme (1997:157) menjadi sebelas keuntungan sebagai berikut:

    1.  Political education.

    2.  Training in political leadership.

    3.  Political stability

    4.  Political equity

    5.  Accountability

    6.  Responsiveness

    7.  Locally specific plan

    8.  Interorganizational coordination

    9.  Experimentation and innovation

    10.  Motivation of field level personel

    11.  Workload reduction at agencies

    Sementara Rondinelli menyebutkan adanya enam keuntungan desentralisasi yaitu:

    1.   Kontrbusi untuk mencapai tujuan – tujuan politik yang luas.

    2.  Meningkatkan efektivitas administrasi.

    3.  Mempromosikan efisiensi ekonomi dan manajerial.

    4.  Meningkatkan respons pemerintah menghadapi beragam kebutuhan dan permintaan.

    5.  Memajukan ketahanan dan penentuan diri sendiri di antara organisasi dan kelompok – kelompok di daerah yang    merupakan representasi kepentingan politik yang sah.

    6.  Memajukan cara yang memadai untuk mendesain dan mengimplementasikan program dan proyek pembangunan.

    Dari kedua pendapat ahli tersebut, maka dapat kita simpulkan keuntungan yang diperoleh dengan adanya desentralisasi yaitu:

    1)  Adanya Political Education, Political Stability, dan Political Equity yang semakin meningkat.

    2)  Degree of responsiveness dari pemerintah cepat dan mudah tanggap pada situasi yang terjadi di masyarakat.

    3)  Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan dengan implementasi program yang mengacu pada daerah tersebut dan efisiensi ekonomi manajerial.

    4)  Kemajuan teknologi dapat diikuti karena adanya eksperimen dan inovasi.

    Tipe Desentralisasi

    Dari keuntungan – keuntungan yang diperoleh dari adanya desentralisasi mengarahkan kita pada tipe – tipe yang ada dalam pelaksanaan desentralisasi. Adapun tipe – tipe desentralisasi dikemukakan oleh Rondinelli mencakup empat tipe yaitu:

    a.   Dekonsentrasi

    b.   Delegasi

    c.   Devolusi

    d.   Privatisasi

    Selain itu ada pembagian tipe desentralisasi menjadi delapan bentuk yaitu:

    1)  Devolusi

    2)  Devolusi fungsional

    3) Organisasi interest

    4) Dekonsentrasi perfektoral

    5) Dekonsentrasi kementrian

    6) Delegasi pada agen – agen otonomi

    7) Philanthropy

    8) Marketization

    Pengembangan tipe – tipe desentralisasi tersebut didasarkan pada tingkatan kewenangan di tiap  daerah.

    Desentralisasi di Indonesia

    Desentralisasi di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak jaman pemerintahan kolonialisme Belanda. Kolinial Belanda pertama kali mengemukakan tentang desentralisasi yang pada waktu itu memberlakukan decentralisatiwet yaitu sebagai cara untuk membuat pemerintahannya menjadi lebih efisien dalam mengatur penduduk serta mengeruk sumber daya alam di Indonesia.

    Selanjutnya adalah perkembangan di era 1950-an yang memberikan kewenangan yang sangat besar kepada daerah. Selanjutnya pada era Orde Baru kembali lagi menjadi sentralistik. Pada tahun 1998, reformasi menghendaki adanya perombakan sistem pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralistik seperti yang diinginkan oleh rakyat.

    Dengan adanya sistem pemerintahan desntralisasi, nampak sudah ada kemajuan menurut hasil penelitian Indonesia Rapid Decentralization Appraisal (IRDA) tahun 2003.

    Manfaat Pemerintah Desentralisasi

    Menurut David Osborne dan Ted Gaebler, sistem pemerintahan desentralistik memberikan beberapa manfaat, yaitu:

    • Instansi yang didesentralisasikan akan lebih leluasa untuk melakukan kebijakan,  menyesuaikan diri dengan perubahan suasana di daerah, melakukan koordinasi dan menyatukan visi dengan dinas lainnya.
    • Pelaksanaan sistem desentralisasi akan menjadikan instansi tersebut bekerja secara efektif, karena para pegawainya secara langsung menghadapi tugas pemberian pelayanan dan permasalahannya.
    • Instansi yang didesentralisasikan akan menjadi lebih inovatif karena merasa mendapat kepercayaan dan tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaannya.
    • Penerapan sistem desentralisasi akan memberikan semangat bekerja dan produktivitas para pegawai terlebih dengan adanya wacana kepemerintahan yang baik (good governance).

    Otonomi Daerah

    Pengertian

    Menurut undang – undang no. 5 tahun 1974, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban  Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Ini berarti bahwa seperti halnya seorang anak yang menuju pada sebuah kedewasaan, ia diberi tanggung jawab untuk menentukan nasibnya sendiri dengan menggali potensi – potensi yang ada dalam dirinya agar dapat membawa kepada sebuah kemajuan secara materiil dan spirituil. Namun tidak berarti bahwa pemberian hak dan tanggung jawab sendiri tersebut akhirnya harus melepas peranan orang tua sebagai pemberi kewenangan dan tanggung jawab tersebut, akan tetapi tetap harus mempunyai lini untuk melanjutkan komunikasi secara vertikal. Demikian pula dengan diberikannya otonomi pada daerah – daerah yang dianggap potensial untuk menggali kekayaannya sendiri demi kepentingan peningkatan kesejahteraan dan peningkatan pembanguna di segala bidang.

    Ada dua pendekatan yang didasarkan pada dua proposisi yaitu pertama, pada dasarnya segala persoalan sepatutnya diserahkan kepada daerah untuk mengidentifikasikan, merumuskan, dan memecahkan persoalan. Kedua, seluruh persoalan pada dasarnya harusnya diserahkan kepada pemerintah pusat kecuali persoalan – persoalan tertentu yang telah dapat diselesaikan oleh daerah tersebut.

    Tujuan Otonomi Daerah

    Setiap program atau rencana pasti mempunyai tujuan. Demikian pula dengan adanya otonomi daerah pada sistem pemerintahan desentralistik. Otonomi daerah bertujuan untuk membangun partisipasi seluas – luasnya agar potensi yang ada dapat berkembang secara optimal. Tetapi ptonomi juga harus dibarengi dengan perbaikan – perbaikan yang mendasar pada sumber daya manusianya.

    Otonomi Daerah sebagai Bentuk Reformasi Birokrasi

    Birokrasi di Indonesia selama ini tidak mencerminkan semangat melayani kepentingan publik. Aparatur pemerintah selalu berkeinginan untuk dilayani, bukan melayani. Tuntutan  masyarakat akan kepuasan pelayanan di bidang publik memberikan tekanan kepada pemerintah untuk sesegera mungkin melakukan pembenahan. Gebrakan reformasi merupakan satu upaya adanya keinginan untuk merubah sistem. Desntralisasi dengan diiringi adanya otonomi daerah sudah membuka wacana baru bagi aparatur pemerintah agar meninggalkan sistem lama yang kaku dan tidak berorientasi pada pelanggan.

    Otonomi daerah sebagai langkah pembaharuan sudah mewujudkan suatu pergerakan maju dari sebuah reformasi. Ini dapat dilihat dari laju pembangunan di tiap daerah yang diberi kewenangan, telah menunjukkan suatu perubahan yang sangat penting. Beberapa Daerah Tingkat I dan II telah mampu menjalankan roda kepemerintahan menuju ke arah kemajuan bukan kemunduran, seperti contohnya Kabupaten Batang yang dulunya secara administratif masuk dalam kewenangan Kota Pekalongan.

    Kemajuan di bidang pelayanan merupakan indikator yang nyata untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan suatu daerah. Di Kabupaten Batang, bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan menampakkan arah reformasi birokrasi yang telah dilakukan oleh Pemda Kabupaten Batang.

    Pengukuran tersebut dapatlah dijadikan tolok ukur keberhasilan otonomi daerah sebagai bentuk reformasi birokrasi bagi daerah – daerah lain yang dimungkinkan mempunyai potensi daerah yang jauh lebih kaya dibandingkan dengan daerah – daerah yang kurang mempunyai potensi baik berupa potensi alam, budaya, dan sumber daya manusia.

    Laju Pembangunan di Kabupaten Batang

    Adanya desentralisasi dan otonomi daerah yang kini telah berjalan, menjadikan daerah memiliki peran yang lebih besar dalam pelaksanaan pembangunan di daerah  tertinggal dengan di bawah pengawasan propinsi. Menurut Prof. Mudrajat Kuncoro, pembangunan daerah dalam rangka otonomi daerah harus diletakkan pada kerangka menciptakan suatu tatanan pemerintah yang demokratis.

    Pembangunan dapat dibedakan menjadi pembangunan yang bersifat fisik dan pembangunan yang bersifat mental. Keduanya memerlukan kekerasan hati untuk mengupayakan suatu perubahan kearah perkembangan yang lebih maju. Daerah – daerah yang sudah dapat melaksanakan otonomi daerah secara total, tentunya dapat merasakan langsung adanya suatu perubahan kearah perkembangan kemajuan. Namun, pembangunan tidak lepas dari adanya dana yang diperlukan untuk merubah ketertinggalan. Pembangunan mentalitas memerlukan suatu upaya pendirian sanggar – sanggar belajar dan tempat – tempat untuk pendidikan. Pembangunan fisik –  lebih nyata lagi dijadikan ukuran dalam pembangunan- menyedot banyak dana.

    Dengan melihat kenyataan di Kabupaten Batang, yang dulu merupakan bagian daerah administrati dari Kota Pekalongan, menunjukkan adanya kemajuan yang sangat signifikan dilihat sejak dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2007. Desentralisasi yang pada tahun tersebut baru dicanangkan memberikan angin segar bagi Bapak Bupati Bambang Bintoro yang kala itu baru saja menjabat sebagai Kepala Daerah Tingkat II di Kabupaten Batang, untuk mempelajari, memahami dan mensosialisasikan tentang otonomi daerah kepada semua aparatur pemerintah daerah dan masyarakat.

    Program yang utama dilakukan oleh Kepala Daerah kala itu adalah mengubah citra daerah ke arah positif., yaitu dengan membenahi sektor pendidikan dan kesehatan, serta mendorong mengembangkan ekonomi kerakyatan.

    Seluruh sektor perekonomian disentuh dalam skala prioritasnya yaitu, pertanian, perikanan, dan kelautan, pariwisata, dan industri pengolahan. Beberapa cara dilakukan untuk membangkitkan gairah perekonomian sejak terpuruknya perekonomian akibat dari krisis ekonomi-moneter antara lain dengan:

    1.  Menumbuhkan gairah petani

    2.  Mendorong pertumbuhan dan perkembangan industri rumah tangga, kecil, dan menengah

    3.  Mengurangi angka pengangguran yang saat itucukup tinggi akibat maraknya kasus pemutusan hubungan kerja.

    Pemrograman kegiatan dengan cara – cara tersebut di atas membutuhkan subyek dalam pelaksanaannya. Dengan demikian maka Kepala Daerah mengajak rakyat sebagai subyek dari pembangunan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan.

    Dalam era otonomi daerah ini, banyak perubahan yang dilakukan untuk mengedepankan arah kemajuan di segala aspek kehidupan. Sebagai contoh perubahannya antara lain; posisi pemerintah yang semula menjadi pembina diubah menjadi fasilitator, rakyat yang semula menjadi objek pembangunan mempunyai kedudukan sebagai subyek pembangunan, sehingga akan tercapai sebuah interaksi antara pemerintah dengan rakyat yang semula top-down method berubah menjadi down-top method. Perubahan posisi dan peran pemerintah dan rakyat ini diharapkan mampu memberikan input berupa informasi yang dibutuhkan dalam rangka menggali potensi daerah tersebut.

    1. Program peningkatan kualitas SDM, dengan cara langsung dan tak langsung untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Batang. Upaya ini mencakup peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, terutama warga miskin. Program – program berupa: memperbaiki dan melengkapi sarana-prasarana pendidikan/kesehatan, meningkatkan kesejahteraan guru, meningkatkan kualifikasi pendidikan guru dengan program penyetaraan dan pelatihan bagi tenaga medis, menerapkan Model Berbasis Sekolah dan Manajemen Berbasis Masyarakat, mengembangkan RSUD sebagai rumah sakit rujukan, membangun laboratorium dan perpustakaan, mengembangkan model PLS, menyelenggarakan Kelompok Belajar Paket C, memberdayakan sekolah swasta, memfasilitasi peningkatan pendidikan, memenuhi kebutuhan guru dengan mengangkat guru bantu/tenaga medis dan nonmedis, menjamin ketersediaan obat – obatan, melakukan upaya penanggulangan penyakit menular, dan meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan kesehatan.
    2. Program berorientasi pada kebutuhan masyarakat secara langsung, terutama terkait dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
    3. Program peningkatan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar masyarakat, seperti rehabilitasi/pembangunan jalan dan jembatan, sehingga memperluas akses sosial ekonomi dan mobilitas masyarakat.
    4. Program yang berorientasi pada permasalahan antarwilayah kecamatan dan desa – desa yang selama ini terisolasi.
    5. program yang bersifat menumbuhkan dan mengembangkan kawasan yang berskala lokal, regional, dan nasional.
    6. Program yang mendukung stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
    7. Program – program lain yang bersifat untuk menyelesaikan masalah – masalah mendesak dan menangani permasalahan yang selama ini belum sempat terselesaikan.

    Disamping itu, pengembangan bidang aparatur pemerintah dengan cara;

    a.  Reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

    b.  Menyusun struktur organisasi perangkat desa yang ramoing tapi kaya fungsi.

    c.  Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintahan.

    d.  Meningkatkan kinerja lembaga – lembaga publik.

    e.  Penegakan supremasi hukum.

    Bidang – bidang prioritas ini menitik beratkan pada aspek pemberdayaan masyarakat.

    Analisis Keberhasilan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Sejak Era Otonomi Daerah.

    Era otonomi daerah yang memang mempunyai tujuan untuk meningkatkan pembangunan di daerah dengan    pemberian kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, sudah mampu mewujudkan keinginan rakyat daerah setempat dalam hal kemajuan di daerah tersebut.

    Kabupaten Batang yang juga merupakan Daerah Tingkat II yang melaksanakan otonomi daerah, telah mampu merubah keadaan yang dulu sulit dicapai. Dari berbagai program yang sudah direncanakan tersebut, dapat kita analisa tingkat keberhasilan sistem desentralisasi. Beberapa program yang sudah berhasil antara lain:

    1. Pengentasan desa tertinggal dengan menyediakan anggaran Rp. 3,405 miliar, dan mengalami peningkatan menjadi Rp. 6,4 miliar pada tahun 2005. sejak adanya program ini, pembangunan jalan, jembatan, saluran irigasi, balai desa, rehabilitasi tebing, bendung dan talud, hingga pembangunan sekolah menjadi pemandangan sehari – hari. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah benar – benar sudah melaksanakan program.
    2. Pemberian dana stimulan dan BP3D mengindikasikan semangat keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.
    3. Dukungan desa meningkat, dilihat dari swadaya dari masyarakat  seperti hasil penjualan durian yang disumbangkan untuk kepentingan umum. Semangat kemandirian warga membantu pemerintah dalam percepatan peningkatan kesejahteraan. Selain itu, partisipasi masyarakat yang makin meningkat mampu menumbuhkan kembali semangat kegotongroyongan masyarakat di Kabupaten Batang.
    4. Jalinan komunikasi dengan pihak lain dapat dianalisa dari kemampuan jajaran eksekutif di Kabupaten Batang dalam merangkul pemerintah pusat dan provinsi. Pada tahun 2003, Batang mendapat kucuran dana dari pusat sebesar Rp. 1,5 miliar untu kegiatan di delapan desa di Kecamatan Bawang, Batang, Bandar, dan Wonotunggal. Untuk penyusunan Community Action Plan bagi perbaikan lingkungan kumuh di Desa Klidang Lor, Kecamatan Batang, pemerintah daerah mendapatkan bantuan APBN sebesar Rp. 1 miliar.
    5. Peningkatan dalam bidang pendidikan dapat dianalisa dari hasil rerata yang semula 5,10 meningkat menjadi 5,90, indeks pendidikan naik dari 68,53 menjadi 69,89, dan IPM melonjak dari 63,70 menjadi 65,49. ini dapat dicapai dengan berbagai program antara lain; beasiswa untuk kaum dhuafa, pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah, meningkatkan kesejahteraan guru dengan pemberian uang tunjangan kemahalan bagi guru – guru di desa – desa terisolasi. Program peningkatan minat baca dengan pembangunan perpustakaan umum, dan tak kalah pentingnya, masyarakat mampu menyumbangkan dana untuk pendidikan, jadi ada kepedulian masyarakat terhadap pembangunan di bidang nonfisik terutama pendidikan.
    6. Peningkatan mutu pelayanan yang semula aparatur sebagai pemberi layanan berubah menjadi pelayan jasa kesehatan. Peningkatan yang dapat dilihat pada kualitas pelayanan dan ketersediaan peralatan kesehatan yang memadai. Keberhasilan ini dapat dicapai denga program pengobatan gratis di puskesmas dan RSUD. Kebijakan ini diberlakukan sejak tahun 2004. Pemberian Jaring Pengaman Sosial (JPS) Kesehatan bagi keluarga tidak mampu. Membenahi RSUD Kalisari, melestarikan program KB.
    7. Pemberdayaan UKM berbasisi produk unggulan, andalan, dan potensial. Produk – produk unggulan, andalan, dan potensial kota Batang antara lain; emping mlinjo dan madu, industri galangan kapal dan industri pembuatan bak truk, serta kerajinan kulit. Dengan pemberdayaan UKM berbasis unggulan dapat memperkuat ekonomi kerakyatan serta dapat meningkatkan kemandirian daerah.
    8. Penciptaan simpul – simpul ekonomi baru antara lain; membangun zona industri Tragung, mendandani Perusda Aneka Usaha, mendirikan BPR-Bapera, mengembangkan pasar tradisional, pasar nontradisional, dan peluang investasi.
    9. Dan yang terbaru adalah program Pembangunan Pertanian melalui Kawasan Agropolitan dengan menetapkan empat kecamatan sebagai kawasan agropolitan, yaitu Tersono, Reban, Bawang, dan Limpung.

    Perkembangan yang sangat signifikan dari Kabupaten Batang sejak dari pemberlakuan otonomi daerah tahun 2001 ditunjukkan dengan keberhasilan dalam peningkatan laju pembangunan ke arah yang baik di segala sektor pembanguna baik fisik maupun non fisik.

    BAB III KESIMPULAN

    A.    Simpulan

    Pelaksanaan sisitem desentralisasi dan otonomi daerah  telah membuka lembaran baru dari sebuah kesuraman kondisi pemerintahan di Negara Indonesia. Pemberian kewenangan merupakan wujud nyata untuk memajukan suatu daerah dengan beragam potensi yang dimiliki daerah tersebut.

    Namun, keberhasilan sistem ini membutuhkan suatu tekad yang bulat yang ditentukan oleh faktor – faktor:

    1. Derajat komitmen politik dan dukungan administrasi baik dari pusat maupun dari elite dalam masyarakat di daerah itu.
    2. Sikap, perilaku, dan budaya masyarakat daerah terhadap kebijakan desentralisasi.
    3. Dukungan organisasi pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan desentralisasi secara efektif dan efisien.
    4. Tersedia sumber daya yang memadai baik berupa sumber daya manusia, sumber daya alam, keuangan, maupun sumber daya buatan (infrastruktur).

    Dengan tekad yang dibulatkan untuk melakukan perubahan disegala bidang, ternyata dapat memajukan kondisi dan wujud Kabupaten Batang yang dulu tertinggal di bidang  sumber daya manusianya, dapat ditingkatkan dengan berbagai macam program yang sangat efektif dan efisien.

    B.     Saran

    Bagi aparatur

    Saran bagi aparatur pemerintah khususnya sebagai pemegang kendali pemerintahan sebaiknya selalu melihat ke     bawah, agar mampu menggali keunikan dan potensi dari daerahnya.

    Bagi masyarakat

    Masyarakat sebagai obyek dan sekaligus subyek dari pembangunan seharusnya ikut berpartisipasi lebih aktif lagi untuk memajukan daerahnya sendiri.

    Bagi Pembaca

    Bagi pembaca pada umumnya, wacana dan informasi tentang isu – isu pembangunan yang dengan begitu mudah diakses, sebaiknya dijadikan acuan agar dapat ikut aktif dalam program pemabangunan di mana pun Anda berada.

    BIBLIOGRAFI

    Chalid, Peni. 2007. Teori dan Isu Pembangunan. Jakarta: Universitas Terbuka

    Elmi, Bachrul. 2002. Keuangan Pemerintah Daerah Otonom Di Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia

    Madani, Tim Gerbang. 2007. Membangun Bersama Rakyat: Potret Kepemimpinan H. Bambang Bintoro, S.E. Di Kabupaten Batang. Semarang: Gerbang Madani

    Saleh, K. Wantjik. 1989. UU. No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan UU. No. 5 tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan Daerah. Jakarta: Ghalia Indonesia

    Sundarso, dkk. 2007. Teori Administrasi. Jakarta: Universitas Terbuka

    www. Kemenegpdt.go.id/

     
  • Nurani 1:17 pm on February 18, 2011 Permalink | Reply
    Tags: Human Resources   

    PENGARUH KECERDASAN EMOSI DAN KINERJA 


    BAB I

    PENDAHULUAN

    A. Latar Belakang

    Banyak orang yang menginginkan untuk bekerja. Namun, tak jarang mereka hanya membutuhkan gaji atau upahnya saja sebagai wujud dari sebuah kompensasi. Kompensasi merupakan salah satu dari pemenuhan kebutuhan bagi manusia, dalam hal ini adalah kebutuhan dasar bagi para pekerja. Menurut Abraham Masslow dengan Teori Tingkat Kebutuhan Manusianya, mengemukakan bahwa ada dua tingkat kebutuhan manusia yaitu (1) lower needs seperti kebutuhan fisiologis dan keamanan dan keselamatan, (2) high order needs mencakup social need, self esteem need, actualization need. Dari kedua tingkatan tersebut, actualization need merupakan tingkatan tertinggi sebagai kebutuhan manusia.

    Kaitannya dengan kompensasi, hubungan antara tingkat kebutuhan manusia tersebut masih mencapai level lower need karena dilihat dari peranan pekerja untuk organisasi atau perusahaan, ini masih berupa kepuasan secara fisiologis saja.

    Akan tetapi, sebenarnya masih banyak para pekerja atau pegawai yang mempunyai kecerdasan dalam menyikapi kebutuhan-kebutuhannya untuk bertahan hidup. Mereka tidak hanya memandang bahwa kompensasi yang berbentuk financial sebagai pemuas kebutuhan secara fisiologis saja. Kecerdasan dan dedikasi mereka yang tinggi bahkan dibekali dengan pengetahuan dan ketrampilan, terlebih lagi bekal kecakapan, akan memotivasi mereka untuk selalu exist dalam kehidupan mereka di dunia kerja. Douglas McGregor tentang The Human Side of Enterprise mengungkapkan tentang Teori X dan Teori Y. Dalam teori X dikemukakan sebagai berikut:

    1. Manajemen bertanggung jawab untuk mengorganisasi unsure-unsur produksi dari organisasi yang mencakup uang, materials, peralatan dan menusia untuk mencapai tujuan-tujuan.
    2. Di dalam kaitannya dengan manusia proses ini adalah untuk mengarahkan usaha-usaha mereka, memotivasi mereka, mengawasi kegiatan-kegiatannya, memodifikasi perilaku mereka agar cocok dengan kebutuhan organisasi.
    3. Tanpa intervensi aktif dari manajemen orang akan pasif bahkan menolak kebutuhan organisasi. Karena itu mereka harus dibujuk, diberi hadiah, dihukum dan diawasi, kegiatan-kegiatan mereka harus diarahkan dan inni adalah tugas manajemen.

    Apabila dilihat dari Teori X yang dikemukakan oleh DouglasMcGregor, nampak terlihat bahwa pekerja atau karyawan merupakan para personal yang kurang mempunyai motivasi dalam mengekspresikan kegiatannya dalam bekerja. Asumsi ini juga menunjukkan bahwa pekerja hanya membutuhkan sisi materinya saja, yaitu berupa kompensasi, mereka juga pemalas, kurang menyukai tanggung jawab.

    Sedangkan teori Y mengasumsikan sebagai berikut:

    1. Manajemen bertanggung jawab untuk mengorganisasikan elemen-elemen produksi, uang, barang, peralatan, manusia untuk mencapai tujuan-tujuan
    2. Orang secara alami tidak pasif atau menolak pada kebutuhan organisasi. Mereka menjadi demikian sebagai hasil dari pengalaman mereka di dalam organisasi.
    3. Motivasi, potensi untuk pengembangan, kapasitas untuk bertanggung jawab, kesiapan untuk mengarahkan perilaku ke arah tujuan organisasi semuanya terdapat di dalam diri manusia.
    4. Tugas pokok dari manajemen adalah untuk mengukur kondisi organisasi dan metode operasi agar orang dapat mencapai tujuannya dengan sebaik-baiknya dengan mengarahkan usaha-usaha mereka sendiri kea rah pencapaian tujuan.

    Asumsi-asumsi di atas mengindikasikan adanya kekuatan positif dari setiap individu sebagai pekerja yang ingin meningkatkan potensi dirinya.

    Peningkatan potensi tersebut tentunya membutuhkan suatu syarat-syarat yang merupakan indikator dan nilai prasyarat yang menjadikan individu tersebut mempunyai nilai lebih jika dibandingkan dengan rekan-rekan sejawatnya. Pimpinan pun tentunya akan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi suatu patokan dalam mengangkat seseorang untuk mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar dan tak jarang beresiko tinggi. Untuk mencapai peningkatan potensi tersebut, dibutuhkan profesionalisme dan motivasi untuk berprestasi. Keduanya tidak akan tercapai tanpa didukung oleh sebuah kesatuan dari individu tersebut yang disebut dengan kecerdasan. Ada beberapa macam kecerdasan. Kecerdasan-kecerdasan tersebut diperlukan sebagai nilai tambah dari personal karena dengan kecerdasan-kecerdasan yang terpatri dalam individu tersebut akan menunjukkan adanya suatu karakteristik yang kuat.

    Ilmu psikologi mempunyai banyak cabang antara lain: (1) Psikologi sosial, (2) Psikologi pendidikan, (3) Psikologi industri, (4) Psikologi klinis, (5) Psikologi perkembangan. Dalam dunia kerja, ilmu psikologi  sangat diperlukan untuk memudahkan para pekerja untuk mendalami potensi diri yang nantinya dapat mempermudah penemuan jatidiri. Ilmu psikologi mempelajari tentang Perkembangan-perkembangan kognisi membantu mempermudah dalam pemahaman dan pengenalan diri seseorang demi kepentingan karier.

    B. Permasalahan

    Permasalahan yang ingin penulis kemukakan dalam penulisan makalah ini adalah “Sejauhmana Pengaruh Kecerdasan Emosional, Profesionalisme, dan Motivasi Berprestasi terhadap Kinerja?

    C. Tujuan Penulisan

    Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui sejauhmana Pengaruh Kecerdasan Emosional, Profesionalisme, dan Motivasi Ber prestasi terhadap Kinerja.

    D. Sistematika Penulisan

    Makalah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I Pendahuluan mencakup Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

    Bab II Pembahasan memuat tentang Kecerdasan, Profesionalisme, dan Motivasi Berprestasi.

    Bab III Penutup berisi tentang Simpulan dan Saran

    BAB II

    PEMBAHASAN

    A. Kecerdasan

    1. Pengertian Kecerdasan

    Banyak orang mengasumsikan bahwa kecerdasan adalah hal-hal yang berkaitan dengan intelegensia seseorang yang menyangkut kemampuannya untuk menghitung, menganalisa, dan mensintesa, dan lain sebagainya. Namun, sebenarnya kecerdasan mempunyai makna luas yang yang jika dimiliki oleh tiap individu, akan menjadikan individu tersebut menjadi manusia utuh yang akan dapat menguasai dunia dengan segala kecerdasannya.

    Menurut Howard Gardner, seorang psikolog kognitif, menjelaskan bahwa kecerdasan adalah pengetahuan atau kemampuan untuk mengemas satu produk atau menggunakan suatu ketrampilan dalam cara yang dihargai oleh budaya di mana Anda hidup. Maka dengan pendapat Gardner tersebut memperlihatkan bahwa kecerdasan dapat dengan mudah ditempatkan dimanapun untuk mengubah dunia.

    2. Teori-teori tentang Kecerdasan

    Beberapa teori tentang kecerdasan dikemukakan oleh para pakar psikologi dengan maksud untuk memberikan gambaran jelas tentang kecerdasan yang sejatinya tidak nampak kepermukaan sebelum diadakan sebuah eksplorasi terhadap potensi kecerdasan seseorang yang biasanya sudah dibawa sejak masih dalam kandungan. Hal ini dikarenakan oleh isu-isu yang ada tentang kecerdasan bahwa kecerdasan itu dibawa sejak lahir, kecerdasan karena pembelajaran, kecerdasan terapan atau kemampuan, bakat umum, dan bakat dalam bidang khusus.

    a. Teori “faktor g”

    Teori ini dikemukakan oleh Charles Spearman kurang lebih seratus tahun lalu. Teori ini menyatakan bahwa kemampuan berpikir sangat umum (‘g’ dari ‘general’). Dalam teori ini disebutkan bahwa        kecerdasan adalah serangkaian kemampuan menyeluruh yang meliputi kemampuan menalar, merencanakan-pemikiran konseptual, penyelesaian masalah, dan pembelajaran yang cepat serta efisien. Kecerdasan merupakan cara berpikir yang abstrak, ide-ide yang kompleks namun komprehensif, pembelajaran cepat, dan pembelajaran berdasarkan pengalaman. Karena keumumannya tersebut, maka banyak yang dengan mudah menilai seseorang karena karakter-karakter yang nampak dipermukaan yang bernilai plus merupakan suatu wujud dari kecerdasan.

    b. Teori Standar tentang IQ

    IQ dapat diukur dengan tes tertentu yang nantinya akan memberikan informasi yang spesifik. Tes IQ yang sangat populer adalah Tes Standford-Binet dan WISC-R yang umum untuk anak-anak. Tes-tes ini biasanya digunakan untuk mengukur prestasi sekolah, dan tes penerimaan pegawai baru. Tes-tes tersebut biasanya cenderung ke arah kecerdasan matematis, logis, verbal, dan spatial.

    c. Teori Kecerdasan Beragam

    Teori kecerdasan berganda yang diungkapkan oleh Gardner memberikan gambaran delapan cara berbeda untuk menjadi cerdas, kemudian ditambahkan lagi tiga. Kecerdasan berganda tersebut antara lain:

    1)      Matematis logis

    2)      Linguistik verbal

    3)      Kinestesik tubuh

    4)      Interpersonal

    5)      Spatial

    6)      Ritmis-musikal

    7)      Naturalistik

    8)      Intra personal

    9)      Naturalis

    10)  Spiritualis

    11)  Eksistensialis

    Kedelapan macam kecerdasan ini dapat dimiliki siapa saja. Dari teori Gardner ini, akhirnya terbuka kemungkinan bahwa setiap individu mempunyai bakat untuk menjadi cerdas tetapi sesuai dengan kecerdasan yang dimiliki, dan hal ini harus selalu digali menjadi potensi-potensi yang positif dan mengarah pada aplikasi dalam dunia kerja.

    a) Model Kecerdasan Triarki

    Teori ini dikemukakan oleh Robert Stenberg disebut teori triarki dengan mencakup tiga aspek fundamental kecerdasan yaitu: analitis, kreatif, dan praktis. Ketiganya bekerja simultan ketika seseorang menggunakannya untuk menyelesaikan masalah.

    b) Teori Kecerdasan Emosional

    Teori kecerdasan emosional diungkapkan oleh Daniel Goleman dalam buku karyanya yang berjudul Emotional Intelligence. Hipotesa Goleman adalah adanya dua lapis pendekatan terhadap IQ. Dia menyatakan bahwa IQ (matematis-logis dan linguistik-verbal) memberikan kontribusi sekitar 20% dari keberhasilan hidup. Sedangkan 80% selebihnya adalah EQ. Menurut Goleman ketrampilan emosional dan sosial merupakan cara penting untuk menjadi cerdas. Mengapa demikian? Karena kecerdasan ini mencakup kemampuan memahami diri sendiri dan orang lain, memiliki empati terhadap orang lain, dapat memimpin atau meyakinkan orang lain, mengetahui cara memotivasi diri sendiri, dan mengelola dorongan-dorongan hati.

    d) Ide tentang Orang-orang Cerdas jalanan

    Kecerdasan tipe ini merupakan tipe kecerdasan yang tidak memerlukan suatu pelatihan khusus seperti layaknya IQ tradisional. Kecerdasan anak-anak jalanan terasah karena kedekatan dunia mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari yang menyebabkan mampu untuk bertahan hidup, selain itu pula dapat menyelesaikan masalah dalam waktu singkat.

    e) Konsep tentang Life Quotion (LQ)

    Life Quotient adalah agregat keseimbangan. Memiliki LQ yang tinggi berarti memiliki kemampuan kognitif, bakat-bakat bidang khusus, dan memotivasi dunia nyata untuk berhasil dalam dunia di mana kita hidup. Kecerdasan ini diasumsikan bahwa untuk survive diperlukan sebuah tekad yang kuat yaitu motivasi, daya nalar, dan tak lepas pula berupa bakat atau keahlian khusus untuk menaklukkan dunianya.

    3. Macam-macam Kecerdasan

    Ada tiga macam kecerdasan yaitu:

    a)      Kecerdasan Intelegensia (Intelligence Quotient)

    Kecerdasan intelegensia mencakup kemampuan analitis, rasional, logis, kritis, akurat dalam menganalisa seuatu hal, dan argumentatif dalam berbicara.

    Orang-orang dengan kecerdasan ini sering kali lebih mengeksplor kemampuan otak kiri dalam menyelesaikan masalah atau dalam menghadapi masalah. Tidak sedikit orang-orang dengan IQ tinggi, juga akan mempunyai motivasi dan dedikasi tinggi untuk mengaktualisasikan dirinya.

    b)      Kecerdasan Emosi (Emotional Quotient)

    Kecerdasan emosional mengedepankan interaksi dengan orang lain di lingkungan sekitar. Interaksi-interaksi yang sering terjadi antar individu, membutuhkan suatu bentuk pengendalian diri agar dapat mempertahankan keberadaan kita di lingkungan tersebut.

    Kecerdasan emosional meliputi kemampuan untuk memahami diri sendiri dan orang lain, memiliki empati terhadap orang lain, memimpin atau meyakinkan, memotivasi diri, dan mampu mengelola dorongan-dorongan hati. Orang yang mempunyai kecerdasan emosional dapat terlihat dalam kepribadiannya yang sabar, ikhlas, tidak menonjolkan diri sendiri, tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah.

    c)      Kecerdasan Spiritual (Spiritual Quotient)

    Kecerdasan spiritual mengedepankan hubungan dengan penciptanya. Manifestasi dari kecerdasan spritual dapat dilihat dari ketaatannya dalam menjalankan perintah Tuhan dengan beribadah, keteraturan dalam menata kehidupan. Biasanya seseorang yang mempunyai kecerdasan spritual yang baik, akan menampakkan suatu cerminan dari kedalamannya untuk memahami diri dan Tuhannya dan terekspos berupa kecerdasan emosional.

    4. Kecerdasan Emosional sebagai Nilai Plus

    Banyak studi yang menganalisa perkembangan-perkembangan psikologi dari seseorang dengan maksud untuk mencari ketepatan dalam perlakuan orang tersebut baik di dunia kerja, rumah tangga, kesehatan, pendidikan, politik, kepemerintahan, dan lain-lain. Tujuan utamanya adalah agar individu tersebut dapat menjalankan sebuah tanggung jawab yang sesuai dengan karakteristik individu tersebut, sehingga mampu mengatasi masalah dengan tidak menimbulkan konflik yang berarti.

    Kecerdasan emosional dapat dilihat dari kepribadiannya. Ada empat macam kepribadian yaitu:

    1. Sanguinis

    Orang-orang sanguinis mempunyai emosional yang tinggi, demonstratif, antusias dan ekspresif. Dengan karakter yang dipunyai ini, orang sanguinis belum dapat dengan sepenuhnya menjiwai apa yang disebut dengan emosional management.

    2. Kholeris

    Kecerdasan emosional dalam diri orang kholeris antara lain tidak emosional dalam bertindak. Kekuatan ini sangat diperlukan oleh seorang pemimpin ataupun hanya karyawan biasa untuk mengatasi masalah. Karena orang kholeris begitu tenang, dia selalu beorientasi target, melihat seluruh gambaran, terorganisasi dengan baik, mencari pemecahan praktis, bergerak cepat untuk bertindak.

    3. Melankolis

    Sifat-sifat orang melankolis dapat dilihat karakternya yaitu berorientasi jadwal, perfeksionis, standar kerja tinggi, gigih dan cermat, melihat masalah, suka diagram, grafik, bagan, daftar.

    Dalam pekerjaan, orang melankolis cenderung dianggap lamban, tetapi apabila pendelegasian dan pembagian tugas dan wewenag tersebut dilakukan dengan berorientasi pada kekuatan karakter kepribadian, bisa jadi analisa orang melankolis akan lebih akurat dan tepat.

    4. Plegmatis

    Orang phlegmatis cakap dan mantap, punya kemampuan administratif, menjadi penengah masalah, dan menemukan cara yang mudah. Seorang yang berkepribadian phlegmatis cocok dengan pekerjaan sebagai konsultan.

    Menilik pada keempat macam kecerdasan tersebut, seorang karyawan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan kerier di bidang pekerjaan yang telah dia tekuni dengan mengolah kemampuannya, ketrampilan, dan bakat yang telah melekat dalam dirinya untuk mencapai prestasi tertentu, bahkan sampai pada tingkatan tertinggi dalam organisasi tersebut.

    Keempat kecerdasan tersebut mempunyai kekuatan sendiri-sendiri dalam pengolahan emosinya. Kekuatan pengolahan emosi tersebut yang nantinya akan membawa pada kemaslahatan sebuah organisasi/perusahaan.

    a. Profesionalisme

    Profesionalisme dapat diartikan sebagai kepandaian menempatkan diri sesuai dengan kemampuan dan kecakapannya. Bekerja secara profesional dapat pula dimaknai sebagai bekerja yang sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni pada waktu menuntut ilmu di perguruan tinggi, atau secara eksplisit adalah bekerja sesuai ijasah.

    Tingkat profesionalisme karyawan satu dengan lainnya tidak sama bergantung pada komitmen pribadi karyawan tersebut. Komitmen pribadi akan membawa dirnya pada suatu bentuk totalisme dalam bekerja dan mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya.

    b. Motivasi Berprestasi

    Motivasi menurut Vroom dalam Gibson et. Al (1985) adalah proses pengaturan pilihan di antara bentuk-bentuk aktivitas suka rela alternatif. Menurut pandangannya, sebagian besar perilaku dianggap berada di bawah pengendalian orang dan karenanya dimotivasi.

    Vroom juga mengungkapkan teori Harapan, yaitu jika seseorang mempunyai harapan, maka sesorang tersebut yakin akan ada kesempatan di mana usaha tertentu akan mengarah pada suatu tingkat prestasi tertentu.

    Ada tiga prinsip dalam teori harapan antara lain:

    a) P  =  f ( M X A), P : Prestasi, f : fungsi, M : Motivasi, A : kemampuan

    Prinsip ini mengemukakan tentang perkalian fungsi antara Motivasi dan Ability (kemampuan) dalam meraih prestasi. Jadi seseorang yang dikatakan mempunyai prestasi, berarti dia mempunyai movasi dan kemampuan. Dengan kata lain,

    b) M = f (V1 X E), M : Motivasi, f : fungsi, V1 : Valensi tingkat I, E : Expectancy.

    Prinsip ini menekankan pada motivasi yang merupakan wujud dari tujuan meraih valensi tingkat I dengan sebuah harapan. Jika harapan rendah, maka motivasi kecil. Ini berarti bahwa keduanya berbanding lurus.

    c) V1 = ( V2 X I ), V1 : valensi tingkat I, V2 : Valensi tiangkat II, I : instrumentalitas. Valensi tingkat I melekat pada semua perolehan tingkat kedua dan instrumentalitas, kadar keyakinan, yang dimiliki oleh pencapaian hasil tingkat pertama untuk pencapaian tingkat kedua.

    Dari teori motivasi dan harapan cukup menjelaskan adanya keterkaitan antara kekuatan dari motivasi, harapan, dan preatsi. Ketiganya berjalan secara berkesinambungan untuk memenuhi kebutuhan paling tinggi dari hukum Maslow yaitu Aktualisasi atau perwujudan diri, dan juga sperti yang dikemukakan oleh McClelland dengan Teori Kebutuhan Berprestasi.

    Motivasi berprestasi berarti dorongan pada diri seseorang untuk meraih yang terbaik di bidang tertentu. Dalam hal ini, motivasi berprestasi adalah pada bidang pekerjaan. Maka akan timbul sebuah manifestasi dari adanya motivasi berprestasi tersebut, antara lain:

    1. Usaha untuk mendapatkan penilaian yang baik
    2. Dapat mengatasi rintangan dalam pekerjaan
    3. Mempertahankan kualitas prestasi bekerja yang baik.
    4. Bersaing dengan rekan-rekan untuk menjadi yang terbaik.

    Usaha sadar yang secara positif dilakukan seseorang dalam meraih prestasi, membawa dampak yang positif pula dalam segala aspek kehidupan berorganisasinya dan di dalam keorganisasian tersebut.

    BAB III

    PENUTUP

    A. Simpulan

    Pengaruh dari kecerdasan emosi dalam bidang pekerjaan nampak jelas dalam segala aspek. Seorang pegawai atau karyawan bahkan seorang pimpinan sekalipun haruslah mempunyai kecerdasan emosi yang nantinya dapat membawa dampak yang cukup signifikan karena dengan kecerdasan emosional akan menambah kualitas dalam pekerjaan.

    Tes-tes tentang IQ sudah dilakukan dan selayaknya tes-tes tentang EQ juga dilakukan untuk mendukung ketepatan dalam penempatan karyawan tersebut dalam divisi yang sesuai dengan talent-nya.

    B. Saran

    1. Bagi Pembaca

    Pembaca yang merupakan khalayak ramai dengan berbagai displin ilmu yang sudah ditekuni, tentunya membutuhkan informasi yang penting dalam mengukur kepribadian melalui kecerdasan emosi. 2. Bagi Organisasi

    Organisasi juga perlu mempertimbangkan aspek kecerdasan emosi disamping kecerdasan intelektual dalm rangka peningkatan mutu kinerja bagi karyawannya.

    BIBLIOGRAFI

    Gibson, James L., John M. Ivancevich, James H. Donelly, Jr. 1985. Perilaku Organisasi. Jakarta: Erlangga

    Littauer, Florence. 1992. Personality Plus. Jakarta: Binarupa Aksara

    Nurmayanti, Lusi, S.Psi., M.Si. 2008. Psikologi Anak. Jakarta: PT. Macanan Jaya Cemerlang

     
  • Nurani 12:59 pm on February 18, 2011 Permalink | Reply  


    I’m gonna tell something about me…wait and see pals!

     
  • Nurani 7:31 am on February 15, 2011 Permalink | Reply  

    MEMBUDAYAKAN MENULIS BAGI GURU: SEBUAH KAJIAN KRITIS 


    Tulisan dari Untung Sutikno S.Pd, seorang guru dari Kabupaten Brebes tentang “Budaya Menulis di Kalangan Guru, Cermin Sebuah Keprihatinan” yang di upload pada tangal 7 September 2008 menunjukkan rasa kepirhatinan akan lemahnya guru untuk mengasah kompetensi menulis.  Artikel ini menjabarkan tentang beberapa kelemahan guru, terutama yang tidak mengasah kompetensinya untuk menulis. Menurut Untung, kegiatan menulis tidak hanya menulis dalam bentuk artikel yang dikirim ke media massa, akan tetapi menulis dalam ujud yang lebih sederhana dan dekat dengan kehidupan pekerjaan seperti membuat RPP, membuat Lembar Kerja Siswa (LKS) yang mendukung kegiatan belajar mengajar.

    Untung mengungkapkan beberapa sebab yang menjadikan guru tidak membudayakan menulis antara lain; 1) kurangnya budaya membaca yang baik, 2) motivasi yang rendah untuk menulis, 3) miskin gagasan, 4) kurangnya keberanian untuk menulis.

    Tulisan Untung tersebut nampaknya ingin menyiratkan ungkapan hatinya yang prihatin akan kondisi ini. Namun, apakah sebenarnya yang tersirat di dalam tulisan tersebut?

    Budaya secara harfiah berasal dari bahasa Latin colere yang artinya mengerjakan tanah, mengolah, memelihara ladang (Soerjanto Poespowarno, 1993).  Sedangkan menurut Koentjoroningrat, “budaya adalah keseluruhan system gagasan tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan cara belajar”. Dari pengertian budaya tersebut terdapat beberapa makna yang dapat diambil dari kata-kata penting agar dapat dikatakan sebagai budaya seperti; system gagasan, tindakan, hasil karya manusia, dan kepemilikan serta adanya pembelajaran. Dengan demikian, makna kata budaya menurut Soerjanto Poespowarno yang semula hanya berkisar pada kegiatan pengolahan tanah beralih ke bentuk yang lebih luas seperti yang diungkapkan oleh Koentjoroningrat.

    Kata budaya tersebut ingin Untung ungkapkan sebagai salah satu pemahaman akan system gagasan, hasil karya, kepemilikan, dan adanya kegiatan pembelajaran. System gagasan yang tertuang dalam kegiatan menulis sudah jelas terlihat dengan adanya bentuk tertulis sebuah ide atau opini. Hasil karya merupakan bentuk nyata dari penuangan idea atau opini tersebut secara tersurat, sehingga hasil karya tersebut dapat menjadi milik manusia itu sendiri sebagai sebuah kepemilikan kekayaan ide/gagasan. Namun, hasil karya tersebut tak lepas dari upaya pembelajaran dari manusia tersebut.

    Sedikit guru yang memahami kegiatan menulis tersebut sebagai bagian dari kehidupan kerja mereka. Profesionalisme guru dapat diukur dari motivasi yang besar untuk melakukan kegiatan menulis diawali dari pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sebenarnya sudah menjadi makanan sehari-hari seorang guru ketika akan mengajar. Penyusunan RPP membutuhkan sebuah kreatifitas dari guru tersebut dalam merangkai kata dan menyusun kegiatan belajar yang sesuai dengan angan-angan dan dituangkan dalam bentuk gagasan tertulis. Penyusunan RPP dapat dikatakan sebagai permulaan kegiatan menulis. Kegiatan ini dapat pula dikatakan sebagai dasar atau permulaan para guru untuk memulai menulis. Mengapa demikian? Karena RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencpai satu kompetensi dasar yang diterapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus.

    Tahapan berikutnya dapat lebih meningkat dengan adanya kegiatan menulis ungkapan perasaan akan keberlangsungan kegiatan pembelajaran. Guru dapat memanfaatkan learning journal (jurnal belajar) sebagai media dalam menuangkan ungkapan perasaan akan kegiatan belajar mengajar yang sudah berlangsung.  Jurnal belajar mengikuti aturan-aturan yang dapat dijadikan pedoman dalam penulisannya, sehingga guru tidak mengalami kesulitan dalam mengungkapkan perasaan, ide dan pemikiran yang ketika itu muncul. Ide atau pemikiran tersebut dapat berupa sebuah harapan dan solusi pada kesulitan penerapan pembelajaran dikelas yang tertuang dalam bentuk tulisan.

    Artikel yang ditulis oleh Untung juga memberikan gambaran sekilas tentang implementasi dari PermenPan Nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Professional Guru dan Angka Kreditnya. Bab VII tentang Rincian Kegiatan  dan Unsur yang dinilai menguraikan secara rinci akan kegiatan dalam penulisan karya ilmiah dan unsur-unsur yang dinilai. Nampaknya PermenPan ini merupakan senjata ampuh untuk mendongkrak motivasi menulis para guru menuju kegiatan menulis dan kompetensi menulis tingkat tinggi dengan cara membuat karya ilmiah. Oleh sebab itu, PermenPan ini betul-betul digodok dan akan diimplementasikan pada tahun 2013 dan sudah mulai disosialisasikan melalui pelatihan-pelatihan dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat nasional, dengan tujuan agar ada kesiapan dalam penggarapannya kelak. Pada akhirnya, dengan dikeluarkannya PermenPan ini, akan mengurangi kelemahan guru untuk membaca.

    Penyebab rendahnya kompetensi menulis para guru yang diungkapkan oleh Untung, menjadi faktor-faktor yang menimbulkan keprihatinan dia. Bagaimana tidak? Guru yang seharusnya mengawali kegiatan belajar mengajar di kelas dengan membaca, kenyataannya sangat sedikit guru yang membaca materi yang akan diajarkan terutama ilmu-ilmu social. Guru yang seharusnya menuangkan hasil kegiatan membacanya ke dalam RPP, tidak menuangkannya secara benar.

    Kajian tentang “Budaya Menulis di Kalangan Guru, Cermin Sebuah Keprihatinan” ini telah mengungkapkan kondisi nyata dari rendahnya kompetensi guru untuk menulis. Artikel ini pula yang nampaknya dapat dijadikan sebagai sebuah refleksi para guru untuk segera bangkit dari keterpurukan. Keterpurukan ini berupa mandulnya hasil karya berupa tulisan dari guru yang menjadi ungkapan gagasan/ide dan perasaan seorang guru.

    Pada akhir pembahasan ini, harapan adanya peningkatan kompetensi guru di bidang menulis berbagai bentuk karya ilmiah atau pada tingkat dasar dengan menyusun RPP sendiri, dapat mengubah paradigma dan dapat semakin menunjukkan kepada masyarakat bahwa guru dengan segala perangkat intelegensia yang telah dimilikinya dapat semakin melengkapi atribut profesionalisme kinerja guru di dunia pendidikan.

     
  • Nurani 1:54 pm on February 11, 2011 Permalink | Reply  

    British words Vs American words 


    As you know, even though North America and Great Britain share the same language, some words are completely different. Here are some of the most common differences.

    American Word British Word Flashlight Torch Gas Petrol Soccer Football Cookie Biscuit Diaper
    (on a baby)
    Nappy
    (on a baby)
    Can
    (of food)
    Tin
    (of food)
    Elevator Lift Truck Lorry Hood
    (of a car)
    Bonnet
    (of a car)
    Trunk
    (of a car)
    Boot
    (of a car)
    Eraser Rubber

    Check Your Understanding

    Can you fill in the blanks without looking back?
    1. In North America, a person drives a truck down the road. In Great Britain, a person drives a ….

    2. In Great Britain, the front of a car is called a bonnet. In North America, the front of a car is called a ….

    3. In North America, the back of the car has a trunk. In Great Britain, the back of the car has a ….

    4. In Great Britain, people put petrol in their cars to make them go. In North America, people put in their cars….

    5. In North America, babies wear diapers before they learn to use the toilet. In Great Britain, babies wear …

    6. In Great Britain, food can be bought in tins. In North America, food is bought in …..

    7. In North America, people eat cookies. In Great Britain, the same things are called ….

    8. In Great Britain, people play football. In North America, the game is called ….

    9. In North America, you can see in the dark if you use a flashlight. In Great Britain, you use a to see in the dark….

    10. In Great Britain, you go up the building in a lift. In North America, you use an ….

    11. In North America, when you make a mistake with a pencil, you can erase it with an eraser. In Great     Britain, you use a ….

    Okey guys, those words are worth enough to broaden our knowledge about both countries which are becoming the source of English language in Indonesia. Don’t be confuse, they are all the same. Good luck.

    Source:

    ________.American Words/British words. downloaded on 9  Feb.http://www.5minuteenglish.com/mar25.htm

     
  • Nurani 4:29 am on January 29, 2011 Permalink | Reply  

    Prospek Pendidikan di Kabupaten Batang 


    BERMUTU: PROSPEK MASA DEPAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BATANG

    BERMUTU adalah sebuah makna kata yang menunjukkan sebuah kualitas. Apa BERMUTU itu? Hanya sedikit guru peserta program BERMUTU yang mengetahui dengan jelas apakah program BERMUTU tersebut.

    BERMUTU adalah sebuah akronim dari Better Education through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading, dengan kata lain BERMUTU adalah pendidikan yang lebih baik melalui reformasi manajemen dan kualifikasi guru secara keseluruhan. Program dari kegiatan BERMUTU mempunyai tujuan umum yaitu untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja guru dalam menunjang pembelajaran siswa, dan berkontribusi memajukan produktivitas dan daya saing Indonesia dalam ekonomi global. Tujuan umum tersebut mengerucut menjadi tujuan khususnya yaitu berkontribusi terhadap peningkatan mutu secara keseluruhan dan kinerja guru melalui peningkatan pengetahuan tentang substansi yang diajarkan dan keterampilan pedagogi dalam pembelajaran.

    Kegiatan BERMUTU Kabupaten Batang mempunyai dasar hukum MoU Nomor:5140/KP/2008 tanggal 30 Juni 2008 antara Bupati Batang dengan Dirjen PMPTK Depdiknas, dengan maksud untuk mendukung dan mendorong penguatan kapasitas Pemerintah Kabupaten Batang baik dari segi regulasi, institusi, program kegiatan dan anggaran dalam rangka upaya peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru sesuai dengan standar nasional serta pengembangan kualitas guru secara berkelanjutan. Hasil MoU tersebut memperkuat pelaksanaan program BERMUTU di Kabupaten Batang, karena tanpa adanya MoU antara Kepala Daerah dengan Pimpinan Dirjen PMPTK Depdiknas, kegiatan-kegiatan dalam program BERMUTU tidak dapat dilaksanakan. Dengan demikian, kedudukan pelaksanaan program BERMUTU di Kabupaten Batang, mulai dari guru-guru Sekolah Dasar dengan Kelompok Kerja Guru (KKG) sampai dengan tingkat Pengawas dengan Musyawarah Kegiatan Pengawas Sekolah (MKPS) sudah diperkuat dengan adanya dengan nota kesepakatan antara KDH dan Kepala Dirjen PMPTK Depdiknas.

    BERMUTU tidak akan dilaksanakan tanpa adanya suatu komponen yang melingkupinya. Komponen-komponen BERMUTU antara lain:

    1. Mereformasi pendidikan bagi calon guru
    2. Memperkuat upaya peningkatan mutu guru pada tingkat kabupaten dan sekolah
    3. Memperbaharui sistem akuntabilitas dan insetif untuk meningkatkan kinerja dan karir guru
    4. Meningkatkan monitoring and evaluasi mutu guru dan prestasi belajar murid.

    Komponen-komponen tersebut  sarat dengan prinsip dari Good Governance dan peningkatan kinerja untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama guru.

    Semua program kegiatan mempunyai harapan akan hasil yang dicapai sebagai indikator keberhasilan. Hasil-hasil yang diharapkan secara garis besar meliputi : 1) Program pendidikan yang lebih baik, 2) guru terpencil mendapatkan akses lebih baik terhadap program peningkatan kualifikasi, 3) guru-guru baru berkualitas, 4) kelompok-kelompok kerja unsur pendidikan yang kolaboratif, aktif, efektif, dan produktif, 4) metode pembelajaran, 5) meningkatnya kemampuan kabupaten dalam membina guru, 6) guru-guru lebih terlatih, kreatif, dan inovatif, 7) profresi guru yang lebih menarik dan berkualitas, 8) para pembuat kebijakan memperoleh informasi yang lengkap dan kuat. Harapan dari hasil tersebut, tidak hanya berkutat pada guru-guru yang professional dan berkompeten di bidangnya, tetapi juga dapat berimbas pada peningkatan kompetensi siswa dalam kegiatan belajar mengajar (KBM), kefektifan forum sebagai wadah para guru dalam menyalurkan aspirasi, dan keorganisasian sebagi wahana pemecahan masalah-masalah pembelajaran dan pendidikan, dan pada tingkat yang lebih lanjut adalah adanya situasi dan kondisi masyarkat yang terdidik di wilayah Kabupaten Batang.

    Keberhasilan program BERMUTU dilihat dari ketercapaian indikator-indikatornya sebagai berikut:

    1. Pengembangan Kurikulum dan silabus
    2. Rencana program pembelajaran
    3. Pendalaman materi dan kajian kritis
    4. Jurnal pembelajaran
    5. Analisis bank soal/ujian
    6. Penelitian tindakan kelas
    7. On service untuk kualitas guru
    8. Evaluasi kinerja guru

    Nampak jelas terlihat bahwa kualitas guru dapat dilihat dari seluruh indikator yang dapat dicapai. Akan tetapi, keseluruhan indikator tersebut bukanlah hal baru bagi seorang guru. Indicator-indikator tersbeut sudah sering dilakukan oleh guru dalam setiap kegiatan pembelajaran di kelas, penyusunan administrasi guru, dan pada kegiatan penilaian kinerj aguru ketika disupervisi oleh kepala sekolah atau pengawas.

    Program BERMUTU dimaksudkan pula untuk mengasah kompetensi guru pada peningktan kualitas diri dengan mengasah kemampuannya untuk selalu bergelut dengan ilmu pengetahuan. Hal ini dikarenakan oleh adanya kegiatan dalam program BERMUTU yang menuntut para guru agar selalu melakukan kajian terhadap fenomena pendidikan dalam kegiatan kajian kritis (critical review) dan selalu melakukan perbaikan-perbaikan dalam pembelajaran dengan cara melakukan penelitian tindakan kelas (PTK) untuk menemukan “pengobatan” atau “treatment” pada siswa yang “sakit”. Pengobatan yang dilakukan adalah dengan maksimalisasi metode, model, strategi pembelajaran, teknik, media, alat peraga, dan pembelajaran, seperti yang tertuang dalam Permendiknas Nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses. Dengan demikian, siswa yang belum memaksimalkan kompetensi dan kemampuannya dapat meningkat dengan adanya pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAIKEM).

    Case study juga merupakan salah satu kegiatan dalam model belajar BERMUTU. Case study merupakan media untuk merefleksi (merenungkan) segala kegiatan guru dalam proses belajar mengajar yang telah dia lakukan. Kegiatan lainnya selain case study yaitu lesson study. Dapat kita ringkas dalam lingkup model belajar BERMUTU yaitu menggunakan tiga pendekatan antara lain case study, PTK, dan Lesson study.

    Keberhasilan program BERMUTU  akan menentukan kualitas guru dan hal-hal yang melingkupinya yaitu adanya perbaikan dalam proses pembelajaran dan peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga pendidik. Guru yang berkualitas dan professional akan terlihat dari aktifitas yang dia lakukan seperti mengembangkan silabus, rencana program pembelajaran (RPP), dan menganalisis butir soal, baik soal tes sumatif maupun soal ujian nasional.  Silabus dan RPP yang dikembangkan mengikuti tuntutan kebutuhan era sekarang ini yaitu pengembangan pembelajaran dengan pendidikan karakter. Penyisipan nilai-nilai untuk mengembangkan karakter tersebut mengikuti ketentuan yang sudah diberlakukan. Selain pengembangan pendidikan karakter dalam proses pembelajaran, RPP juga mencakup  metode eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi seperti yang tertuang dalam  Permendiknas Nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses.

    Ulasan tentang program BERMUTU yang dilaksanakan di Kabupaten Batang memberikan sedikit gambaran alur dari bergulirnya program BERMUTU ini.  BERMUTU sebagai salah program dari pemerintah pusat dengan nota kesepakatan antara Kepala Daerah dengan Dirjen PMPTK, yang  mempunyai tujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja guru berbasis pada Kelompok Kerja Guru (KKG), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja kepala Sekolah (MKKS), dan Musyawarah Kerja Pengawas dan Penilik Sekolah (MKPS). Model Belajar BERMUTU menggunakan pendekatan case study, lesson study, dan PTK, yang pada akhirnya diharapkan adanya peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan dan akan terjadi perbaikan kualitas pendidikan yang akan nampak pada proses pembelajaran di kelas, sehingga siswa menjadi BERMUTU.

     

     
    • Faiz 2:55 am on January 30, 2011 Permalink | Reply

      Bagiku, program BERMUTU sudah cukup berhasil. Setidaknya para guru kini sudah bisa menilai seperti apa ‘kinerja’ mereka selama ini. Selain itu, mereka juga jadi tahu bagaimana cara meningkatkan kinerja tersebut. Urusan sudah dipraktikkan atau belum, itu urusan lain.

      Kalau aku sendiri, selama ini aku berusaha menunjuk ke arah diri sendiri tiap kali membaca atau melihat ‘bobroknya’ pendidikan kita. Misalnya, kalau ada yang tanya ‘kenapa kemampuan bahasa Inggris siswa di Batang begitu rendah?’ maka jawaban pertama yang aku punya adalah ‘karena gurunya aku. kalau gurunya lebih baik dari aku, pasti kemampuan bahasa Inggris mereka lebih baik.”

      Memang sih, menyalahkan diri sendiri tidak akan secara otomatis memperbaiki mutu pendidikan. Tapi, setidaknya dengan demikian kita tak lagi hanya menyalahkan keadaan, birokrasi atau pihak lain yang ujung-ujungnya justru akan menurunkan semangat kita. Kalau semangat gurunya sudah turun, tentu tak ada lagi harapan pendidikan kita akan lebih cerah di masa depan.

    • Ike 5:01 am on February 5, 2011 Permalink | Reply

      Itulah mengapa ada program BERMUTU dengan tujuan untuk bisa merefleksi diri sendiri sehingga dapat menemukan cara yang lebih baik, dan tidak menyalahkan sistem yang sudah berjalan dari tahun ke tahun.

  • Nurani 3:12 pm on January 7, 2011 Permalink | Reply  

    IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK (PUBLIC POLICY IMPLEMENTATION) 


    Implementasi kebijakan merupakan bentuk dari sebuah proses pembuatan kebijakan. Pengimplementasian kebijakan membutuhkan suatu usaha tersendiri mengingat kegiatan seringkali menimbulkan dampak pada masyarakat yang tidak atau kurang dapat menerima hasil kebijakan tersebut. Tak jarang banyak sekali kesenjangan antara kebijakan dengan implementasi, dan hal tersebut tidak hanya terjadi di Negara Indonesia dan milik bangsa Indonesia. Contoh bentuk kesenjangan implementasi adalah kebijakan munculnya Bulog secara sistematis mematikan Undang-undang Lumbung-lumbung Desa dan menjadikan desa tidak mempunyai sistem pengamanan social dan pangan secara mandiri.

    Perencanaan atau sebuah kebijakan yang baik akan berperan menentukan hasil yang bak pula. Bahkan kontribusi konsep mencapai 60% dari keberhasilan. Jika sudah mempunyai 60% konsep yang baik, maka keberhasilan akan dapat dicapai. Akan tetapi, 60% tersebut akan hangus apabila 40% implementasinya tidak sesuai atau tidak konsisten dengan konsep.

    Perhatian terhadap pengimplementasian kebijakan memanglah sangat krusial. Implementasi kebijakan di Negara Indonesia mengalami myopia, yaitu matanya besar, tetapi tidak dapat melihat kesalahan besar di sekitarnya atau di dekatnya.

    Tiga myopia implementasi kebijakan tersebut adalah:

    1. Selama ini sebagian besar risorsis kita dihabiskan untuk membuat perencanaan, namun tidak cukup untuk bagaimana pelaksanaannya
    2. Selama ini kita anggap kalau kebiajakan sudah diputuskan, diundangkan, lantas rakyat dianggap tahu, dan kalau salah langsung dihukum.
    3. Selama ini kita anggap kalau kebijakan suah dibuat, implementasi akan jalan dengan sendirinya.

    Dari tiga myopia tersebut, maka dapat kita ambil kejelasan makna yaitu bahwa pada prinsipnya implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat tercapai tujuannya.

    Model-model implementasi:

    Rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60% sisanya, 20 % sisanya adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi. Implementasi kebiajakan adalah hl yang paling berat, karena di sini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di lapangan. Selain itu, hal yang paling utama adalah konsistensi pengimplementasian kebijakan.

    Model Van Meter dan Van Horn

    Model ini merupakan model paling klasik. Dalam model ini mengandaikan bahwa implementasi kebiajakan berjalan linier dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik. Variabel-variabel yang mempengaruhinya antara lain:

    1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antarorganisasi
    2. Karakteristik agen pelaksana
    3. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik
    4. Kecenderungan disposition pelaksana/implementasiModel Mazmanian dan Sabatier

    Model ini juga disebut juga sebagai model Kerangka Analisis Implementasi. Ada tiga veriabel dalam implementasi kebijakan:

    Independen

    Variabel ini adalah mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan yang dikehendaki.

    Intervening

    Variable intervening yaitu variable kemampuan kebijakan untuk menstruktur proses implementasi dengan indicator kejelasan dan konsistensi tujuan, diperguanakannya teori kausal, ketepatan alokasi dana, keterpaduan hierarkis, aturan pelaksana dan keterbuakaan pihak luar.

    Dependen

    Yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan.

    Model Hogwood dan Gunn

    Model ini menggunakan pemetaan yang diberi label “MS” yang terletak di kuadram puncak ke bawah, dan berada di mekanisme paksa dan mekanisme pasar.

    Model Goggin

    Disebut juga communication model untuk implmentasi kebijakan, dan disebut juga sebagai “Generasi Ketiga Model Implementasi Kebijakan”. Dalam model ini menletakkan komunikasi sebagai penggerak implementasi kebijakan.

    Model Grindle

    Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan.

    Model Elmore et. al.

    Model implementasi ini didasarkan pada jenis kebiajakan public untuk mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implmentasi kebiajakan atau tetap melibatkan pejabat pemerintah namun hanya tataran rendah.

    Model Edward

    Masalah utama implemenatsi kebijkan public adlaah lack of attention to implementation. Edward menyarankan untuk memperhatikan keempat isu pokok agar implementasi kebiajakan efektif  yaitu communication, resource, disposition, or attitudes, bureaucratic structures.

    Model Nakamura dan Smallwood

    Model ini sangat detail sehingga dapat diimplementasikan secara relevan pada semua bentuk implementasi.

    Model Jaringan

    Model ini memandang bahwa implementasi kebijkan adalah complex of interaction processes diantara sejumlah actor yang terlibat didalam suatu jaringan actor-aktor independen.

    Dari sini dapat kita simpulkan bahwa implementasi kebijakan perlu memenuhi empat tepat yaitu:

    Kebijakan tersebut sudah tepat.

    1. Tepat pelaksanaan
    2. Tepat target
    3. Tepat lingkungan.

    Keempatnya masih perlu didukung oleh tiga jenis dukungan, yaitu dukungan politik, strategic, dan teknis.

    Daftar pustaka

    Nugroho, DR. Riant. 2008. Public Policy. Jakarta: Gramedia

    Kismartini. 2009. Analisis Kebijakan Publik. Jakarta: Universitas Terbuka

    Soesilowati, Etty. 2008. Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasi. Semarang: UNNES Press

     

     
  • Nurani 4:55 am on December 21, 2010 Permalink | Reply  

    Perilaku Organisasi: Kelompok dan Pengaruh Antar Pribadi 


    by

    NURANI IKE BUDIATMAWATI

     

    A. Kelompok

    1. Pengertian

    Pengertian kelompok menurut para ahli antara lain:

      1. W.H.Y Sprott menyebutkan bahwa kelompok adalah beberapa orang yang bergaul satu sama lain.
      2. H. Smith menyebutkan bahwa kelompok adalah suatu unit yang terdapat beberapa individu, yang mempunyai kemampuan untuk berbuat untuk kesatuannya dengan cara dan atas dasar kesatuan persepsi.
      3. Kurt Lewin berpendapat bahwa “The essence of a group is not the similarity or dissimilarity of its members but their independence.”
      4. Menurut Gibson et al. kelompok adalah sejumlah orang yang berkomunikasi satu sama lain yang sering melampaui rentang waktu tertentu, dan yang jumlahnya cukup sedikit sehingga setiap orang dapat berkomunikasi satu sama lain, tidak sebagai orang kedua, melalui orang lain, tetapi berhadapan satu sama lain.
      5. Dari beberapa pengertian tersebut dapat kita simpulkan pengertian kelompok yaitu suatu unit yang berupa sekumpulan orang yang sedikit yang mempunyai kesatuan persepsi dan terbentuk karena kemerdekaannya, serta saling berkomunikasi satu sama lain tanpa perantara.
    1. Tipe – Tipe Kelompok

    Tipe kelompok dibagi menjadi dua yaitu:

      1. Formal

    Yaitu kelompok yang diciptakan oleh keputusan manajerial untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh organisasi tersebut.

    Ciri – ciri kelompok formal antara lain:

    –          memiliki keberadaan untuk melaksanakan tugas – tugas organisasi atau pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan;

    –          Orang-orang ditunjuk oleh organisasi yang bersangkutan untuk menjalankan tugas resmi tertentu

    –          Memiliki struktur, hubungan tugas, dan hirarkis yang telah digariskan dengan jelas.

    –          Interaksi antar manusianya dilakukan dengan prosedur dan mekanisme yang teratur dan tertib.

    Ada dua jenis kelompok formal:

      Komando Tugas
    Anggota Para bawahan Para karyawan
    Kewenangan Melapor langsung kepada penyelia Menyelesaikan tugas/proyek tertentu

     

      1. Informal

    Yaitu pengelompokan orang – orang secara alamiah dalam suatu situasi kerja sebagai tanggapan terhadap kebutuhan sosial. Ciri utama kelompok informal adalah kepentingan individu, sehingga jenis kelompok inni hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar individu.

    Ada dua jenis kelompok informal:

    • Kelompok Kepentingan

    Kelompok ini terbentuk kerena hanya ada kepentingan tertentu dan hanya pada saat tertentu, misalnya demonstrasi untuk menuntut upah.

    • Kelompok Persahabatan

    Kelompok ini hanya merupakan kumpulan dari individu yang mempunyai kesamaan umur, hobi, atau latar belakang kehidupan pribadi.

    B. Analisis Kelompok formal dan Informal di Lingkungan Kerja

    Kelompok formal di kantor saya dibentuk karena adanya suatu visi dan misi yang secara garis besar akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan utama, yaitu mengembangkan potensi siswa. Tentu saja dalam pembentukannya mempertimbangkan kompetensi yang ada dalam setiap individu tersebut. Dengan adanya pembagian tugas mengajar dan pembagian kerja dalam kepanitiaan disetiap kegiatan yang sudah terprogram. Sedangkan kelompok informalnya berupa pengadaan arisan keluarga.

    C. Alasan Individu Membentuk Kelompok

    1. Alasan-Alasan Pembentukan Kelompok

    Mengapa individu membentuk kelompok pastinya karena mempunyai alasan-alasan yang didasarkan pada: a) Pemuasan Kebutuhan, b) Kedekatan daya tarik, c) Tujuan kelompok, d) Alasan ekonomi. (Gibson et al. : 1985)

    Sedangkan kejelasan tentang alasan pembentukan kelompok dapat kita lihat dari pendapat Tyson dan Jackson (1992: 56) dalam bukunya “The essence of Organizational Behaviour” yang menyebutkan adanya tiga prinsip utama dalam kelompok.

    Tiga prinsip utama organisasi dalam persepsi kita mengenai kelompok adalah:

    • Kesamaan nasib (common fate) yaitu tingkat dimana individu-individu merasa mengalami hal yang sama, atau interelasi hasil akhir.
    • Kesamaan (similarity) yaitu dimana individu menampakkan perilaku yang sama atau mirip satu dengan yang lain dalam berbagai cara.
    • Proksimitas (proximity) berkaitan dengan jarak yang renggang di antara individu di dalam kelompok.

    Dengan demikian, kelompok terbentuk karena alasan-alasan yang kuat, sehingga  anggota kelompok tersebut mempunyai tujuan yang sama, yang selanjutnya akan berusaha untuk menyamakan persepsi.

    D. Potensi Timbulnya Konflik dalam Pembentukan Kelompok

    Sejumlah individu membentuk kelompok dengan maksud agar dapat mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai oleh individu tersebut. Ini berarti bahwa tujuan bersama merupakan salah satu faktor pemersatu yang utama dalam kelompok, dan tujuan-tujuan bersama memotivasi anggota kelompok secara individual untuk berlaku dalam banyak cara untuk dapat mensukseskan pencapaian tujuan kelompok. Formasi kelompok juga dibuat lebih mudah ketika keanggotaan kelompok dapat memperlancar pencapaian tujuan yang diinginkan.

    Namun, tak jarang pembentukan kelompok menimbulkan sebuah konflik.Hal ini bisa saja terjadi karena perbedaan persepsi, perbedaan tujuan, atau meningkatnya tuntutan akan spesialisasi (Gibson et al. : 1985) antar individu dalam kelompok tersebut, atau bisa juga disebabkan oleh adanya kepentingan pribadi tiap individu dalam kelompok tersebut yang menyebabkan adanya kesimpangsiuran informasi.

    Menurut Blake dan Mouton (1964,1978) dalam Tyson dan Jackson (1992) konflik adalah fungsi penting terhadap produksi hasil dan pentingnya perasaan orang dalam ketidaksepakatan.

    Konflik muncul apabila tindakan atau keyakinan-keyakinan dalam kelompok tidak sesuai atau ditolak oleh orang lain dalam kelompok. Ada lima tahap dalam proses konflik:

    • Ketidaksepakatan
    • Konfrontasi
    • Perluasan
    • Penurunan
    • Resolusi

     

    Kelima tahap tersebut bergerak seperti kurva terbalik, diawali dari ketidaksepakatan, lalu terjadi konfrontasi, ke arah perluasan, kemudian penurunan dan yang terakhir adalah adanya resolusi. Dalam tahap perluasan banyak menimbulkan permusuhan.

    Akan tetapi dari tinjauan koflik antar kelompok, penyebab konflik antar kelompok akan menimbulkan konflik antar kelompok yang selanjutnya dapat menimbulkan konsekuensi tidak fungsional dan konsekuensi fungsional, namun apabila sebab konflik tersebut ditanggulangi dengan menggunakan teknik penyelesaian yang tepat, dengan didasarkan pada tujuan utama pembentukan kelompok tersebut, maka akan dapat menimbulkan sebuah keberlangsungan hidup organisasi.

    Jadi pembentukan kelompok tidak akan lepas dari adanya konflik antar  kelompok. Namun, sejauh penyelesaian konflik itu menggunakan metode yang tepat, perpecahan dalam kelompok yang timbul akibat adanya konflik dapat dihindari. Lebih jauh dapat disimpulkan segi positif dari adanya konflik yaitu adanya koalisi dan menimbulkan keberlangsungan organisasi yang selama ini diharapkan.

    Jika dianalisia, konflik funsional ditempat kerja sering terjadi dikarenakan adanya kepentingan untuk kelompok tertentu. Para pemimpin kelompok berpikir untuk kepentingan kelompoknya sendiri yang terkadang mengabaikan efektivitas dan efisiensi kerja. Apabila terjadi konflik jarang sekali diadakan diskusi terbuka untuk mendapatkan solusi yang membuat kelompok lain mendapatkan kepentingan yang diinginkan tanpa mengganggu kepentingan kelompok yang lain.

    Adanya teori tentang kepemimpinan yang sudah dipelajari, sebenarnya memudahkan para pemimpin kelompok dan pimpinan tertinggi bekerja dalam skala keefektifan. Akan tetapi kurangnya pengetahuan akan sebuah komunikasi yang baik menimbulkan adanya misperseption dan misinterpretation. Ketika konflik terjadi, top manajer kurang mengatasi konflik yang timbul ini, tetapi konflik diatasi sendiri oleh para pemimpin kelompok yang mempunyai kepentingan. Meskipun diatasi oleh para pemimpin kelompok, kegiatan atau kepentingan kelompok tersebut dapat berjalan dengan baik, dan bahkan justru terjadi suatu kegiatan baru yang dapat diprogramkan pada tahun berikutnya. Disinlah dikatakan dalam teori konflik funsional bahwa konflik mempunyai manfaat untuk membangun kerja sama.

    Sumber – sumber kajian:

    Gibson, James L., John M. Ivancevich, James H. Donelly Jr. 1985. Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses. Jakarta. Erlangga

    Tyson, Shaun dan Tony Jackson. 2000. The Essence of Organizational Behaviour. Yogyakarta: ANDI

     
  • Nurani 11:54 am on December 18, 2010 Permalink | Reply  

    Hello world! 


    Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

     
    • Mr WordPress 11:54 am on December 18, 2010 Permalink | Reply

      Hi, this is a comment.
      To delete a comment, just log in, and view the posts’ comments, there you will have the option to edit or delete them.

c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Reply
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Cancel