IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK (PUBLIC POLICY IMPLEMENTATION)

Implementasi kebijakan merupakan bentuk dari sebuah proses pembuatan kebijakan. Pengimplementasian kebijakan membutuhkan suatu usaha tersendiri mengingat kegiatan seringkali menimbulkan dampak pada masyarakat yang tidak atau kurang dapat menerima hasil kebijakan tersebut. Tak jarang banyak sekali kesenjangan antara kebijakan dengan implementasi, dan hal tersebut tidak hanya terjadi di Negara Indonesia dan milik bangsa Indonesia. Contoh bentuk kesenjangan implementasi adalah kebijakan munculnya Bulog secara sistematis mematikan Undang-undang Lumbung-lumbung Desa dan menjadikan desa tidak mempunyai sistem pengamanan social dan pangan secara mandiri.

Perencanaan atau sebuah kebijakan yang baik akan berperan menentukan hasil yang bak pula. Bahkan kontribusi konsep mencapai 60% dari keberhasilan. Jika sudah mempunyai 60% konsep yang baik, maka keberhasilan akan dapat dicapai. Akan tetapi, 60% tersebut akan hangus apabila 40% implementasinya tidak sesuai atau tidak konsisten dengan konsep.

Perhatian terhadap pengimplementasian kebijakan memanglah sangat krusial. Implementasi kebijakan di Negara Indonesia mengalami myopia, yaitu matanya besar, tetapi tidak dapat melihat kesalahan besar di sekitarnya atau di dekatnya.

Tiga myopia implementasi kebijakan tersebut adalah:

  1. Selama ini sebagian besar risorsis kita dihabiskan untuk membuat perencanaan, namun tidak cukup untuk bagaimana pelaksanaannya
  2. Selama ini kita anggap kalau kebiajakan sudah diputuskan, diundangkan, lantas rakyat dianggap tahu, dan kalau salah langsung dihukum.
  3. Selama ini kita anggap kalau kebijakan suah dibuat, implementasi akan jalan dengan sendirinya.

Dari tiga myopia tersebut, maka dapat kita ambil kejelasan makna yaitu bahwa pada prinsipnya implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat tercapai tujuannya.

Model-model implementasi:

Rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60% sisanya, 20 % sisanya adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi. Implementasi kebiajakan adalah hl yang paling berat, karena di sini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di lapangan. Selain itu, hal yang paling utama adalah konsistensi pengimplementasian kebijakan.

Model Van Meter dan Van Horn

Model ini merupakan model paling klasik. Dalam model ini mengandaikan bahwa implementasi kebiajakan berjalan linier dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik. Variabel-variabel yang mempengaruhinya antara lain:

  1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antarorganisasi
  2. Karakteristik agen pelaksana
  3. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik
  4. Kecenderungan disposition pelaksana/implementasiModel Mazmanian dan Sabatier

Model ini juga disebut juga sebagai model Kerangka Analisis Implementasi. Ada tiga veriabel dalam implementasi kebijakan:

Independen

Variabel ini adalah mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan yang dikehendaki.

Intervening

Variable intervening yaitu variable kemampuan kebijakan untuk menstruktur proses implementasi dengan indicator kejelasan dan konsistensi tujuan, diperguanakannya teori kausal, ketepatan alokasi dana, keterpaduan hierarkis, aturan pelaksana dan keterbuakaan pihak luar.

Dependen

Yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan.

Model Hogwood dan Gunn

Model ini menggunakan pemetaan yang diberi label “MS” yang terletak di kuadram puncak ke bawah, dan berada di mekanisme paksa dan mekanisme pasar.

Model Goggin

Disebut juga communication model untuk implmentasi kebijakan, dan disebut juga sebagai “Generasi Ketiga Model Implementasi Kebijakan”. Dalam model ini menletakkan komunikasi sebagai penggerak implementasi kebijakan.

Model Grindle

Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan.

Model Elmore et. al.

Model implementasi ini didasarkan pada jenis kebiajakan public untuk mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implmentasi kebiajakan atau tetap melibatkan pejabat pemerintah namun hanya tataran rendah.

Model Edward

Masalah utama implemenatsi kebijkan public adlaah lack of attention to implementation. Edward menyarankan untuk memperhatikan keempat isu pokok agar implementasi kebiajakan efektif  yaitu communication, resource, disposition, or attitudes, bureaucratic structures.

Model Nakamura dan Smallwood

Model ini sangat detail sehingga dapat diimplementasikan secara relevan pada semua bentuk implementasi.

Model Jaringan

Model ini memandang bahwa implementasi kebijkan adalah complex of interaction processes diantara sejumlah actor yang terlibat didalam suatu jaringan actor-aktor independen.

Dari sini dapat kita simpulkan bahwa implementasi kebijakan perlu memenuhi empat tepat yaitu:

Kebijakan tersebut sudah tepat.

  1. Tepat pelaksanaan
  2. Tepat target
  3. Tepat lingkungan.

Keempatnya masih perlu didukung oleh tiga jenis dukungan, yaitu dukungan politik, strategic, dan teknis.

Daftar pustaka

Nugroho, DR. Riant. 2008. Public Policy. Jakarta: Gramedia

Kismartini. 2009. Analisis Kebijakan Publik. Jakarta: Universitas Terbuka

Soesilowati, Etty. 2008. Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasi. Semarang: UNNES Press