OTONOMI DAERAH DAN LAJU PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BATANG

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan salah satu wujud upaya desentralisasi. Hal ini dikarenakan oleh bandul penyelenggaraan pemerintah disejumlah Negara, termasuk Indonesia cenderung bergerak kearah desentralisasi. Ini merupakan upaya mereformasi dan memodernisasi pemerintahnya. Secara teoritis, desentralisasi dipahami sebagai upaya penyerahan otoritas fungsi dari pemerintah nasional kepada pemerintah sub nasional atau lembaga independen. Ide dasar desentralisasi adalah pembagian kewenangan di bidang pengambilan keputusan pada organisasi ke tingkat yang lebih rendah. Di dalam undang – undang no. 5 tahun 1974 pasal 1 tentang pengertian desentralisasi disebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah atau Daerah di tingkat atasnya kepada Daerah menjadi urusan rumah tangganya.   Pemahaman ini diambil didasarkan pada asumsi bahwa organisasi pemerintah pada tingkat tersebut lebih mengetahui kebutuhan dan kondisi aktual dari masyarakat setempat serta tidak mungkin pemerintah di tingkat nasional mampu melayani dan mengurusi kepentingan dan urusan masyarakat yang demikian kompleks. Desentralisasi juga dianggap jawaban atas tuntutan demokrasi, maksudnya adalah bahwa dengan pelaksanaan desentralisasi berarti merupakan upaya untuk mewujudkan sebuah demokrasi. Desentralisasi merupakan kecenderungan dunia dewasa ini seiring dengan tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang menjadi ciri utama demokrasi.

Merunut pada pemahaman desentralisasi, di dalamnya ada sebuah pembagian kewenangan di tingkat paling bawah. Untuk itulah pemerintah pusat memberikan sebuah kewenangan yang disebut otonomi daerah.  Di dalam Undang–undang no. 5 Tahun 1974 pasal 7 disebutkan bahwa dalam otonomi daerah berarti daerah tersebut berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Jadi otonomi tersebut merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawa. Sedangkan di dalam Undang – undang no. 22 tahun 1999 disebutkan bahwa otonomi adalah kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasar aspirasi masyrakat dalam ikatan NKRI.

Dengan adanya kenyataan ini di lapangan Penulis ingin mengupas tentang Pengaruh Desentralisasi dan Otonomi Daerah terhadap Laju Pembangunan di Kabupaten Batang.

Permasalahan

Permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu Apakah ada pengaruh antara desentralisasi dan otonomi daerah terhadap laju pembangunan di Kabupaten Batang?

Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui pengaruh desentralisasi dan otonomi daerah dengan laju pembangunan di Kabupatem Batang.

BAB II PEMBAHASAN

Desentralisasi

Pengertian Desentralisasi

Menurut Undang – Undang No. 22 tahun 1999, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan Pemerintah kepada Daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indoneasia.

Alasan – alasan Desentralisasi

Pembuatan suatu kebijakan, tentunya mempunyai arah tertentu yang dapat dijadikan sebab. Ada berbagai alasan dikemukakan para ahli mengenai pentingnya desentralisasi.

a.  Desentralisasi diharapkan meningkatkan responsiveness pemerintah kepada masyarakat.

b.  Desentralisasi akan meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat.

c.  Desentralisasi memberi peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi di bidang politik.

d.  Desentralisasi memberi kesempatan kepada pemerintah dan masyarakat untuk terlibat aktif dalam aktivitas     pelayanan kepada masyarakat di tingkat daerah.

Dengan alasan – alasan tersebut di atas, berarti menunjukkan adanya usaha pemerintah untuk menggali potensi – potensi di daerah agar dapat berkembang menjadi suatu daerah yang maju. Kerja sama yang efektif antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya menunjukkan adanya perubahan yang cukup pesat. Terbukti di beberapa daerah menyambut kebijakan desentralisasi dengan suka cita dan mampu menunjukkan adanya peningkatan ke arah pembangunan baik secara mental, spiritual, maupun secara fisik.

Konsep Desentralisasi

Konsep desentralisasi dapat dipandang dari berbagai sudut menurut kebutuhan. Akan tetapi yang terjadi adalah perbaikan disegala bidang meskipun konsep desentralisasi sendiri, secara garis besar adalah transfer wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Alasan yang mendasari adanya transfer wewenang ini adalah adanya teritorial dan funsional. Landasan teritorial merupakan bentuk transfer wewenang dari pemberi wewenang dengan penerima wewenang dalam tingkatan yang lebih rendah dalam wilayah hierarkies yang secara geografis lebih dekat antara pemberi layanan dengan yang dilayani. Sedangkan landasan funsional mempunyai makna adanya transfer kewenangan kepada agen yang secara fungsional terspesialisasi. Ada tiga tipe transfer kewenangan yaitu:

a.  Devolusi Politik atau desentralisasi kepada pemerintah lokal.

b.  Dekonsentrasi atau desentralisasi administratif.

c.  Privatisasi atau pemberian kewenangan kepada agen swasta.

Konsep desentralisasi memberikan keuntungan yang besar kepada pemerintah di tingkat lokal. Keuntungan – keuntungan tersebut dirinci oleh Turner dan Hulme (1997:157) menjadi sebelas keuntungan sebagai berikut:

1.  Political education.

2.  Training in political leadership.

3.  Political stability

4.  Political equity

5.  Accountability

6.  Responsiveness

7.  Locally specific plan

8.  Interorganizational coordination

9.  Experimentation and innovation

10.  Motivation of field level personel

11.  Workload reduction at agencies

Sementara Rondinelli menyebutkan adanya enam keuntungan desentralisasi yaitu:

1.   Kontrbusi untuk mencapai tujuan – tujuan politik yang luas.

2.  Meningkatkan efektivitas administrasi.

3.  Mempromosikan efisiensi ekonomi dan manajerial.

4.  Meningkatkan respons pemerintah menghadapi beragam kebutuhan dan permintaan.

5.  Memajukan ketahanan dan penentuan diri sendiri di antara organisasi dan kelompok – kelompok di daerah yang    merupakan representasi kepentingan politik yang sah.

6.  Memajukan cara yang memadai untuk mendesain dan mengimplementasikan program dan proyek pembangunan.

Dari kedua pendapat ahli tersebut, maka dapat kita simpulkan keuntungan yang diperoleh dengan adanya desentralisasi yaitu:

1)  Adanya Political Education, Political Stability, dan Political Equity yang semakin meningkat.

2)  Degree of responsiveness dari pemerintah cepat dan mudah tanggap pada situasi yang terjadi di masyarakat.

3)  Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan dengan implementasi program yang mengacu pada daerah tersebut dan efisiensi ekonomi manajerial.

4)  Kemajuan teknologi dapat diikuti karena adanya eksperimen dan inovasi.

Tipe Desentralisasi

Dari keuntungan – keuntungan yang diperoleh dari adanya desentralisasi mengarahkan kita pada tipe – tipe yang ada dalam pelaksanaan desentralisasi. Adapun tipe – tipe desentralisasi dikemukakan oleh Rondinelli mencakup empat tipe yaitu:

a.   Dekonsentrasi

b.   Delegasi

c.   Devolusi

d.   Privatisasi

Selain itu ada pembagian tipe desentralisasi menjadi delapan bentuk yaitu:

1)  Devolusi

2)  Devolusi fungsional

3) Organisasi interest

4) Dekonsentrasi perfektoral

5) Dekonsentrasi kementrian

6) Delegasi pada agen – agen otonomi

7) Philanthropy

8) Marketization

Pengembangan tipe – tipe desentralisasi tersebut didasarkan pada tingkatan kewenangan di tiap  daerah.

Desentralisasi di Indonesia

Desentralisasi di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak jaman pemerintahan kolonialisme Belanda. Kolinial Belanda pertama kali mengemukakan tentang desentralisasi yang pada waktu itu memberlakukan decentralisatiwet yaitu sebagai cara untuk membuat pemerintahannya menjadi lebih efisien dalam mengatur penduduk serta mengeruk sumber daya alam di Indonesia.

Selanjutnya adalah perkembangan di era 1950-an yang memberikan kewenangan yang sangat besar kepada daerah. Selanjutnya pada era Orde Baru kembali lagi menjadi sentralistik. Pada tahun 1998, reformasi menghendaki adanya perombakan sistem pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralistik seperti yang diinginkan oleh rakyat.

Dengan adanya sistem pemerintahan desntralisasi, nampak sudah ada kemajuan menurut hasil penelitian Indonesia Rapid Decentralization Appraisal (IRDA) tahun 2003.

Manfaat Pemerintah Desentralisasi

Menurut David Osborne dan Ted Gaebler, sistem pemerintahan desentralistik memberikan beberapa manfaat, yaitu:

  • Instansi yang didesentralisasikan akan lebih leluasa untuk melakukan kebijakan,  menyesuaikan diri dengan perubahan suasana di daerah, melakukan koordinasi dan menyatukan visi dengan dinas lainnya.
  • Pelaksanaan sistem desentralisasi akan menjadikan instansi tersebut bekerja secara efektif, karena para pegawainya secara langsung menghadapi tugas pemberian pelayanan dan permasalahannya.
  • Instansi yang didesentralisasikan akan menjadi lebih inovatif karena merasa mendapat kepercayaan dan tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaannya.
  • Penerapan sistem desentralisasi akan memberikan semangat bekerja dan produktivitas para pegawai terlebih dengan adanya wacana kepemerintahan yang baik (good governance).

Otonomi Daerah

Pengertian

Menurut undang – undang no. 5 tahun 1974, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban  Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Ini berarti bahwa seperti halnya seorang anak yang menuju pada sebuah kedewasaan, ia diberi tanggung jawab untuk menentukan nasibnya sendiri dengan menggali potensi – potensi yang ada dalam dirinya agar dapat membawa kepada sebuah kemajuan secara materiil dan spirituil. Namun tidak berarti bahwa pemberian hak dan tanggung jawab sendiri tersebut akhirnya harus melepas peranan orang tua sebagai pemberi kewenangan dan tanggung jawab tersebut, akan tetapi tetap harus mempunyai lini untuk melanjutkan komunikasi secara vertikal. Demikian pula dengan diberikannya otonomi pada daerah – daerah yang dianggap potensial untuk menggali kekayaannya sendiri demi kepentingan peningkatan kesejahteraan dan peningkatan pembanguna di segala bidang.

Ada dua pendekatan yang didasarkan pada dua proposisi yaitu pertama, pada dasarnya segala persoalan sepatutnya diserahkan kepada daerah untuk mengidentifikasikan, merumuskan, dan memecahkan persoalan. Kedua, seluruh persoalan pada dasarnya harusnya diserahkan kepada pemerintah pusat kecuali persoalan – persoalan tertentu yang telah dapat diselesaikan oleh daerah tersebut.

Tujuan Otonomi Daerah

Setiap program atau rencana pasti mempunyai tujuan. Demikian pula dengan adanya otonomi daerah pada sistem pemerintahan desentralistik. Otonomi daerah bertujuan untuk membangun partisipasi seluas – luasnya agar potensi yang ada dapat berkembang secara optimal. Tetapi ptonomi juga harus dibarengi dengan perbaikan – perbaikan yang mendasar pada sumber daya manusianya.

Otonomi Daerah sebagai Bentuk Reformasi Birokrasi

Birokrasi di Indonesia selama ini tidak mencerminkan semangat melayani kepentingan publik. Aparatur pemerintah selalu berkeinginan untuk dilayani, bukan melayani. Tuntutan  masyarakat akan kepuasan pelayanan di bidang publik memberikan tekanan kepada pemerintah untuk sesegera mungkin melakukan pembenahan. Gebrakan reformasi merupakan satu upaya adanya keinginan untuk merubah sistem. Desntralisasi dengan diiringi adanya otonomi daerah sudah membuka wacana baru bagi aparatur pemerintah agar meninggalkan sistem lama yang kaku dan tidak berorientasi pada pelanggan.

Otonomi daerah sebagai langkah pembaharuan sudah mewujudkan suatu pergerakan maju dari sebuah reformasi. Ini dapat dilihat dari laju pembangunan di tiap daerah yang diberi kewenangan, telah menunjukkan suatu perubahan yang sangat penting. Beberapa Daerah Tingkat I dan II telah mampu menjalankan roda kepemerintahan menuju ke arah kemajuan bukan kemunduran, seperti contohnya Kabupaten Batang yang dulunya secara administratif masuk dalam kewenangan Kota Pekalongan.

Kemajuan di bidang pelayanan merupakan indikator yang nyata untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan suatu daerah. Di Kabupaten Batang, bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan menampakkan arah reformasi birokrasi yang telah dilakukan oleh Pemda Kabupaten Batang.

Pengukuran tersebut dapatlah dijadikan tolok ukur keberhasilan otonomi daerah sebagai bentuk reformasi birokrasi bagi daerah – daerah lain yang dimungkinkan mempunyai potensi daerah yang jauh lebih kaya dibandingkan dengan daerah – daerah yang kurang mempunyai potensi baik berupa potensi alam, budaya, dan sumber daya manusia.

Laju Pembangunan di Kabupaten Batang

Adanya desentralisasi dan otonomi daerah yang kini telah berjalan, menjadikan daerah memiliki peran yang lebih besar dalam pelaksanaan pembangunan di daerah  tertinggal dengan di bawah pengawasan propinsi. Menurut Prof. Mudrajat Kuncoro, pembangunan daerah dalam rangka otonomi daerah harus diletakkan pada kerangka menciptakan suatu tatanan pemerintah yang demokratis.

Pembangunan dapat dibedakan menjadi pembangunan yang bersifat fisik dan pembangunan yang bersifat mental. Keduanya memerlukan kekerasan hati untuk mengupayakan suatu perubahan kearah perkembangan yang lebih maju. Daerah – daerah yang sudah dapat melaksanakan otonomi daerah secara total, tentunya dapat merasakan langsung adanya suatu perubahan kearah perkembangan kemajuan. Namun, pembangunan tidak lepas dari adanya dana yang diperlukan untuk merubah ketertinggalan. Pembangunan mentalitas memerlukan suatu upaya pendirian sanggar – sanggar belajar dan tempat – tempat untuk pendidikan. Pembangunan fisik –  lebih nyata lagi dijadikan ukuran dalam pembangunan- menyedot banyak dana.

Dengan melihat kenyataan di Kabupaten Batang, yang dulu merupakan bagian daerah administrati dari Kota Pekalongan, menunjukkan adanya kemajuan yang sangat signifikan dilihat sejak dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2007. Desentralisasi yang pada tahun tersebut baru dicanangkan memberikan angin segar bagi Bapak Bupati Bambang Bintoro yang kala itu baru saja menjabat sebagai Kepala Daerah Tingkat II di Kabupaten Batang, untuk mempelajari, memahami dan mensosialisasikan tentang otonomi daerah kepada semua aparatur pemerintah daerah dan masyarakat.

Program yang utama dilakukan oleh Kepala Daerah kala itu adalah mengubah citra daerah ke arah positif., yaitu dengan membenahi sektor pendidikan dan kesehatan, serta mendorong mengembangkan ekonomi kerakyatan.

Seluruh sektor perekonomian disentuh dalam skala prioritasnya yaitu, pertanian, perikanan, dan kelautan, pariwisata, dan industri pengolahan. Beberapa cara dilakukan untuk membangkitkan gairah perekonomian sejak terpuruknya perekonomian akibat dari krisis ekonomi-moneter antara lain dengan:

1.  Menumbuhkan gairah petani

2.  Mendorong pertumbuhan dan perkembangan industri rumah tangga, kecil, dan menengah

3.  Mengurangi angka pengangguran yang saat itucukup tinggi akibat maraknya kasus pemutusan hubungan kerja.

Pemrograman kegiatan dengan cara – cara tersebut di atas membutuhkan subyek dalam pelaksanaannya. Dengan demikian maka Kepala Daerah mengajak rakyat sebagai subyek dari pembangunan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan.

Dalam era otonomi daerah ini, banyak perubahan yang dilakukan untuk mengedepankan arah kemajuan di segala aspek kehidupan. Sebagai contoh perubahannya antara lain; posisi pemerintah yang semula menjadi pembina diubah menjadi fasilitator, rakyat yang semula menjadi objek pembangunan mempunyai kedudukan sebagai subyek pembangunan, sehingga akan tercapai sebuah interaksi antara pemerintah dengan rakyat yang semula top-down method berubah menjadi down-top method. Perubahan posisi dan peran pemerintah dan rakyat ini diharapkan mampu memberikan input berupa informasi yang dibutuhkan dalam rangka menggali potensi daerah tersebut.

  1. Program peningkatan kualitas SDM, dengan cara langsung dan tak langsung untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Batang. Upaya ini mencakup peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, terutama warga miskin. Program – program berupa: memperbaiki dan melengkapi sarana-prasarana pendidikan/kesehatan, meningkatkan kesejahteraan guru, meningkatkan kualifikasi pendidikan guru dengan program penyetaraan dan pelatihan bagi tenaga medis, menerapkan Model Berbasis Sekolah dan Manajemen Berbasis Masyarakat, mengembangkan RSUD sebagai rumah sakit rujukan, membangun laboratorium dan perpustakaan, mengembangkan model PLS, menyelenggarakan Kelompok Belajar Paket C, memberdayakan sekolah swasta, memfasilitasi peningkatan pendidikan, memenuhi kebutuhan guru dengan mengangkat guru bantu/tenaga medis dan nonmedis, menjamin ketersediaan obat – obatan, melakukan upaya penanggulangan penyakit menular, dan meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan kesehatan.
  2. Program berorientasi pada kebutuhan masyarakat secara langsung, terutama terkait dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
  3. Program peningkatan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar masyarakat, seperti rehabilitasi/pembangunan jalan dan jembatan, sehingga memperluas akses sosial ekonomi dan mobilitas masyarakat.
  4. Program yang berorientasi pada permasalahan antarwilayah kecamatan dan desa – desa yang selama ini terisolasi.
  5. program yang bersifat menumbuhkan dan mengembangkan kawasan yang berskala lokal, regional, dan nasional.
  6. Program yang mendukung stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
  7. Program – program lain yang bersifat untuk menyelesaikan masalah – masalah mendesak dan menangani permasalahan yang selama ini belum sempat terselesaikan.

Disamping itu, pengembangan bidang aparatur pemerintah dengan cara;

a.  Reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

b.  Menyusun struktur organisasi perangkat desa yang ramoing tapi kaya fungsi.

c.  Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintahan.

d.  Meningkatkan kinerja lembaga – lembaga publik.

e.  Penegakan supremasi hukum.

Bidang – bidang prioritas ini menitik beratkan pada aspek pemberdayaan masyarakat.

Analisis Keberhasilan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Sejak Era Otonomi Daerah.

Era otonomi daerah yang memang mempunyai tujuan untuk meningkatkan pembangunan di daerah dengan    pemberian kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, sudah mampu mewujudkan keinginan rakyat daerah setempat dalam hal kemajuan di daerah tersebut.

Kabupaten Batang yang juga merupakan Daerah Tingkat II yang melaksanakan otonomi daerah, telah mampu merubah keadaan yang dulu sulit dicapai. Dari berbagai program yang sudah direncanakan tersebut, dapat kita analisa tingkat keberhasilan sistem desentralisasi. Beberapa program yang sudah berhasil antara lain:

  1. Pengentasan desa tertinggal dengan menyediakan anggaran Rp. 3,405 miliar, dan mengalami peningkatan menjadi Rp. 6,4 miliar pada tahun 2005. sejak adanya program ini, pembangunan jalan, jembatan, saluran irigasi, balai desa, rehabilitasi tebing, bendung dan talud, hingga pembangunan sekolah menjadi pemandangan sehari – hari. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah benar – benar sudah melaksanakan program.
  2. Pemberian dana stimulan dan BP3D mengindikasikan semangat keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.
  3. Dukungan desa meningkat, dilihat dari swadaya dari masyarakat  seperti hasil penjualan durian yang disumbangkan untuk kepentingan umum. Semangat kemandirian warga membantu pemerintah dalam percepatan peningkatan kesejahteraan. Selain itu, partisipasi masyarakat yang makin meningkat mampu menumbuhkan kembali semangat kegotongroyongan masyarakat di Kabupaten Batang.
  4. Jalinan komunikasi dengan pihak lain dapat dianalisa dari kemampuan jajaran eksekutif di Kabupaten Batang dalam merangkul pemerintah pusat dan provinsi. Pada tahun 2003, Batang mendapat kucuran dana dari pusat sebesar Rp. 1,5 miliar untu kegiatan di delapan desa di Kecamatan Bawang, Batang, Bandar, dan Wonotunggal. Untuk penyusunan Community Action Plan bagi perbaikan lingkungan kumuh di Desa Klidang Lor, Kecamatan Batang, pemerintah daerah mendapatkan bantuan APBN sebesar Rp. 1 miliar.
  5. Peningkatan dalam bidang pendidikan dapat dianalisa dari hasil rerata yang semula 5,10 meningkat menjadi 5,90, indeks pendidikan naik dari 68,53 menjadi 69,89, dan IPM melonjak dari 63,70 menjadi 65,49. ini dapat dicapai dengan berbagai program antara lain; beasiswa untuk kaum dhuafa, pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah, meningkatkan kesejahteraan guru dengan pemberian uang tunjangan kemahalan bagi guru – guru di desa – desa terisolasi. Program peningkatan minat baca dengan pembangunan perpustakaan umum, dan tak kalah pentingnya, masyarakat mampu menyumbangkan dana untuk pendidikan, jadi ada kepedulian masyarakat terhadap pembangunan di bidang nonfisik terutama pendidikan.
  6. Peningkatan mutu pelayanan yang semula aparatur sebagai pemberi layanan berubah menjadi pelayan jasa kesehatan. Peningkatan yang dapat dilihat pada kualitas pelayanan dan ketersediaan peralatan kesehatan yang memadai. Keberhasilan ini dapat dicapai denga program pengobatan gratis di puskesmas dan RSUD. Kebijakan ini diberlakukan sejak tahun 2004. Pemberian Jaring Pengaman Sosial (JPS) Kesehatan bagi keluarga tidak mampu. Membenahi RSUD Kalisari, melestarikan program KB.
  7. Pemberdayaan UKM berbasisi produk unggulan, andalan, dan potensial. Produk – produk unggulan, andalan, dan potensial kota Batang antara lain; emping mlinjo dan madu, industri galangan kapal dan industri pembuatan bak truk, serta kerajinan kulit. Dengan pemberdayaan UKM berbasis unggulan dapat memperkuat ekonomi kerakyatan serta dapat meningkatkan kemandirian daerah.
  8. Penciptaan simpul – simpul ekonomi baru antara lain; membangun zona industri Tragung, mendandani Perusda Aneka Usaha, mendirikan BPR-Bapera, mengembangkan pasar tradisional, pasar nontradisional, dan peluang investasi.
  9. Dan yang terbaru adalah program Pembangunan Pertanian melalui Kawasan Agropolitan dengan menetapkan empat kecamatan sebagai kawasan agropolitan, yaitu Tersono, Reban, Bawang, dan Limpung.

Perkembangan yang sangat signifikan dari Kabupaten Batang sejak dari pemberlakuan otonomi daerah tahun 2001 ditunjukkan dengan keberhasilan dalam peningkatan laju pembangunan ke arah yang baik di segala sektor pembanguna baik fisik maupun non fisik.

BAB III KESIMPULAN

A.    Simpulan

Pelaksanaan sisitem desentralisasi dan otonomi daerah  telah membuka lembaran baru dari sebuah kesuraman kondisi pemerintahan di Negara Indonesia. Pemberian kewenangan merupakan wujud nyata untuk memajukan suatu daerah dengan beragam potensi yang dimiliki daerah tersebut.

Namun, keberhasilan sistem ini membutuhkan suatu tekad yang bulat yang ditentukan oleh faktor – faktor:

  1. Derajat komitmen politik dan dukungan administrasi baik dari pusat maupun dari elite dalam masyarakat di daerah itu.
  2. Sikap, perilaku, dan budaya masyarakat daerah terhadap kebijakan desentralisasi.
  3. Dukungan organisasi pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan desentralisasi secara efektif dan efisien.
  4. Tersedia sumber daya yang memadai baik berupa sumber daya manusia, sumber daya alam, keuangan, maupun sumber daya buatan (infrastruktur).

Dengan tekad yang dibulatkan untuk melakukan perubahan disegala bidang, ternyata dapat memajukan kondisi dan wujud Kabupaten Batang yang dulu tertinggal di bidang  sumber daya manusianya, dapat ditingkatkan dengan berbagai macam program yang sangat efektif dan efisien.

B.     Saran

Bagi aparatur

Saran bagi aparatur pemerintah khususnya sebagai pemegang kendali pemerintahan sebaiknya selalu melihat ke     bawah, agar mampu menggali keunikan dan potensi dari daerahnya.

Bagi masyarakat

Masyarakat sebagai obyek dan sekaligus subyek dari pembangunan seharusnya ikut berpartisipasi lebih aktif lagi untuk memajukan daerahnya sendiri.

Bagi Pembaca

Bagi pembaca pada umumnya, wacana dan informasi tentang isu – isu pembangunan yang dengan begitu mudah diakses, sebaiknya dijadikan acuan agar dapat ikut aktif dalam program pemabangunan di mana pun Anda berada.

BIBLIOGRAFI

Chalid, Peni. 2007. Teori dan Isu Pembangunan. Jakarta: Universitas Terbuka

Elmi, Bachrul. 2002. Keuangan Pemerintah Daerah Otonom Di Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia

Madani, Tim Gerbang. 2007. Membangun Bersama Rakyat: Potret Kepemimpinan H. Bambang Bintoro, S.E. Di Kabupaten Batang. Semarang: Gerbang Madani

Saleh, K. Wantjik. 1989. UU. No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan UU. No. 5 tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan Daerah. Jakarta: Ghalia Indonesia

Sundarso, dkk. 2007. Teori Administrasi. Jakarta: Universitas Terbuka

www. Kemenegpdt.go.id/